Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, menteri ekonomi di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mampu menyesuaikan dengan target pemerintahan pada periode kedua ini.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi berjanji akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada periode pemerintahan 2019-2024.
Piter memperkirakan, kemungkinan akan ada dua menteri di bidang ekonomi yang saat ini menjabat diganti oleh tokoh baru.
Baca Juga
Advertisement
"Infonya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan akan ganti. Saya sependapat kalau dua posisi ini ditempati oleh tokoh baru. Bukan karena yang lama jelek atau tidak berprestasi. Tapi lebih untuk menyesuaikan dengan target Pak Jokowi di periode yang kedua," tuturnya kepada Liputan6.com, Senin (27/5/2019).
"Di periode kedua kita tahu Pak Jokowi sudah tidak ada beban. Seperti Beliau sampaikan sendiri. Jadi harusnya lebih berani dengan target yang lebih tinggi," tambah dia.
Dia pun menyebutkan sejumlah nama yang kemungkinan pantas untuk menggantikan menteri ekonomi pada pemerintahan Jokowi Jilid II itu.
"Banyak nama yang beredar diantaranya Chatib Basri, Hendri Saparini dan Denny Purbasari. Saya kira nama-nama ini layak dipertimbangkan dengan menimbang rekam jejak mereka selama ini. Kalau Menteri Bappenas kayaknya tidak akan diganti," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Layak Pertahankan Dua Menteri Ini dalam Kabinet Baru
Dua menteri Kabinet Kerja dinilai patut dipertahankan untuk masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan periode selanjutnya. Dua sosok tersebut yaitu Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Basuki Hadimuljono layak untuk dipertahankan menjadi menteri lantaran telah menunjukkan kinerja yang baik dalam membangun sektor infrastruktur.
BACA JUGA
"Menteri PUPR sebagai pelaksana regulasi teknis pembangunan infrastruktur cukup mampu mempersingkat aturan dan proses pembebasan lahan, sehingga infrastruktur mengalami percepatan pembangunan," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (27/5/2019).
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga dinilai pantas untuk dipertahankan. Selama hampir 5 tahun terakhir, wanita asal Pangandaran ini dinilai sukses meningkatkan ekspor perikanan dan mengurangi praktik pencurian ikan (illegal fishing).
Bhima menjelaskan, berdasarkan data KKP, ekspor hasil perikanan pada 2018 meningkat dari pada 2017, dari yang sebelumnya 1,07 juta ton menjadi 1,13 juta ton dengan nilai USD 4,8 miliar.
Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 36,9 miliar menjadi USD 4,04 miliar dollar di 2018. "Rata-rata 10 persen-12 persen kenaikan ekspor perikanan per tahun," tandas dia.
Advertisement
