Liputan6.com, Bandung Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengaku kekurangan tenaga medis internal untuk bertugas pada arus mudik dan balik Lebaran 2019. Sehingga dalam pelayanan kesehatan arus mudik dan balik, pihak tenaga medis Polda Jabar bergabung dengan instansi lainnya.
Menurut Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Barat, Arios Bismark, prioritas utama pelayanan kesehatan yaitu pemeriksaan kondisi anggota polisi yang bertugas pada masa perjalanan mudik dan balik Lebaran 2019. Caranya dilakukan dengan berpatroli menggunakan ambulans.
Advertisement
"Jadi kita akan coba cek anggota kita yang berdinas disana, kesiapan mereka. Jadi, sangat penting kalau anggota kita dalam keadaan sakit, ya tentu tidak bisa melaksanakan kegiatannya dengan optimal. Jadi kita cek kesehatannya dan kita melakukan patroli. Di samping itu memang di posisi ini sudah ada tenaga kesehatan kita, jadi masing-masing kabupaten sudah ada pos-pos kesehatan yang di back-up oleh tenaga kesehatan yang ada di polres masing-masing," kata Arios di ruang rapat Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Selasa, (28/5/2019).
Arios menuturkan dalam satu ambulans patroli kesehatan itu, terdiri dari beberapa dokter dan perawat yang hendak memeriksa kondisi kesehatan polisi di setiap pos pengamanan serta pelayanan keseahatan. Selain memeriksa polisi, tim medis Polda Jabar juga akan memeriksa kesehatan masyarakat umum juga saat mudik dan arus balik Lebaran 2019.
Petugas Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Barat akan bertugas bersama dengan petugas serupa dari dinas kesehatan, jasa marga dan Palang Merah Indonesia. Termasuk dbantu pula oleh anggota pramuka di beberapa pos pelayanan kesehatan.
"Seperti pos kesehatan yang ada di Nagreg, di Bocimi yang baru ya, Limbangan, Cikopo dan Palimanan. Itu dipastikan ada pos kesehatan terpadu," kata Arios.
Kepolisian Jawa Barat menyebutkan terdapat daerah rawan kecelakaan di jalur mudik. Seperti di Limbangan, Nagreg, ruas tol Cipali, dan Bogor-Ciawi-Sukabumi diprediksi memiliki potensi kecelakaan yang tinggi. Sehingga memerlukan keberadaan pos pelayanan kesehatan bersama instansi lainnya.
