Liputan6.com, Jakarta - Pada mudik Lebaran 2019, sebagian ruas jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Seksi II sepanjang 5,5 km disiapkan untuk menjadi jalur alternatif untuk mengantisipasi kemacetan di jalan arteri Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat.
Di ruas tersebut juga terdapat terowongan kembar sepanjang 472 meter yang salah satunya akan dibuka satu jalur, baik pada saat arus mudik maupun balik Lebaran nanti.
Demi memastikan terowongan tersebut aman untuk dilewati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus memantau kesiapan Terowongan Cisumdawu untuk dapat beroperasi.
"Hari ini pak Dirjen Bina Marga (Sugiyartanto) ngecek langsung ke sana. Cisumdawu secara fungsional satu terowongan bisa dilewati," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (29/5/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dia pun menyatakan, terowongan tersebut akan bisa digunakan satu jalur, mengikuti arus lalu lintas pada saat mudik dan balik. "Untuk mudik ke arah timur, balik ke arah barat," tutur dia.
Secara waktu operasional, ia memperkirakan, Terowongan Cisumdawu hanya akan berfungsi pada siang hari hingga sekitar pukul 17.00 WIB lantaran area tersebut masih butuh penerangan lampu.
"(Mulai dibuka jam?) Kalau sudah ada matahari. Itu nanti yang buka tutupnya pak polisi (korlantas), karena itu hubungannya dengan Cadas Pangeran. Kalau di sana macet, di situ ada alternatif di Cisumdawu," paparnya.
Basuki menyampaikan, proyek sisi terowongan satunya dalam waktu dekat ini juga akan rampung. "Sebentar lagi, sekitar satu bulan lagi. Kalau operasi (keseluruhan) mungkin belum. Hanya jalan terowongan saja," sambungnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Bakal Buat Aturan
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyebutkan, pihaknya beserta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan membuat aturan bagi kendaraan yang hendak melintasi Terowongan Cisumdawu.
"Itu masuk ke jalan provinsi jalannya menyempit, jadi kita harus waspada. Nanti kita buat aturan-aturannya," ungkap dia kepada Liputan6.com.
Saat ditanya kapan Terowongan Cisumdawu dapat dibuka untuk umum, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Korlantas. "Tergantung pak Kakorlantas (Refdi Andri). Jadi kepolisian yang akan memutuskan, dipakai atau tidak," pungkasnya.
Advertisement
Ridwan Kamil Ungkap Hambatan Proyek Tol Cisumdawu
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah kendala dalam pengerjaan proyek tol Cisumdawu. Salah satunya yakni koordinasi.
"Jadi hari ini kita membahas progres, memang banyak kendala, dan diamati sebenarnya lebih banyak masalah pada koordinasi," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
Pemerintah dan stakeholder terkait, lajut Ridwan, akan berupaya mengakselerasi pembangunan tol tersebut.
"Sehingga kita akan rapat lagi dengan lengkap untuk memastikan siapa-siapa bertanggung jawab dan mengakselerasikan, sudah berlalu 22 tahun terlalu lambat kan kira-kira begitu," kata dia.
Dia menegaskan bahwa kehadiran Cisumdawu penting untuk menunjang pengembangan ekonomi dan serta keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini sudah dilaksanakan.
"Sementara ujung Cisumdawu ini kan pengembangan Kertajati yang selalu jadi polemik ditambah juga pengembangan Rebana (KEK Rebana) di utara yang juga membutuhkan Cisumdawu," ungkapnya.
Persoalan lain yang harus diselesaikan yakni terkait pembebasan lahan di proyek seksi I yang memang melintasi kawasan permukiman warga. Ridwan juga memastikan bakal kembali berkoordinasi dengan pihak swasta yang nantinya mengelola Cisumdawu."Kemudian kita akan rapat ulang, memastikan kendala-kendala khususnya pembebasan tanah yang mengemuka dan juga mau bertanya ke swastanya. Swastanya yang mengelola yang dilihat kurang komit," jelas dia.
"Intinya, ada tiga sampai empat elemen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata lebih kompleks," imbuhnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR agar pengerjaan dapat berjalan lebih cepat.
"Pemprov Jawa Barat kan tugasnya membantu kelancaran saja, ini kan proyek nasional berarti PUPR yang bertanggung jawab," tandasnya.
