Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko berkata mayoritas PNS memilih mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. Angka tersebut ia dapat berdasarkan riset dan pantauan di berbagai tempat.
Mengenai kabar tersebut, \Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak mempermasalahkan. Pasalnya, para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk juga PNS, memiliki hak politik masing-masing, dengan catatan tak diumbar ke publik.
Baca Juga
Advertisement
"Sesuai azas netralitas ASN, kami tidak membuka wacana preferensi politik ASN. Yang penting, yang bersangkutan tidak menyampaikan pilihan politiknya di depan umum, termasuk di media sosial," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Jumat (31/5/2019).
Sebelumnya, Ridwan memang sudah menjelaskan bahwa asas netralitas bukan berarti PNS tidak boleh mencoblos. Tujuan dari netralitas adalah jangan sampai preferensi politik PNS memengaruhi pelayanan mereka ke publik.
BKN juga menepis isu lain bahwa pemerintah menggiring PNS untuk memilih Joko Widodo. Ridwan memastikan hal demikian tak terjadi di instansinya maupun instansi lain.
"Yang jelas di internal BKN tidak pernah ada perintah atau arahan untuk memilih paslon tertentu. Saya yakin di instansi lain juga demikian," pungkas Ridwan.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Moeldoko Sebut 78 Persen Pegawai BUMN Pilih 02
Moeldoko menegaskan, tuduhan yang menyebut pihaknya menyalahgunakan BUMN untuk pemenangan Pilpres 2019 adalah tidak benar.
Moeldoko mengatakan, berdasarkan hasil survei, ada 78 persen pegawai BUMN memilih pasangan calon 02 Prabowo-Sandiaga.
"Menggerakkan BUMN? Tahu enggak (pegawai) BUMN yang milih 02? 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yang milih (Prabowo-Sandi). Di mana menggerakkan?" ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
Moeldoko heran, dengan tuduhan tersebut. Sebab, dari hasil rekapitulasi suara KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf mengalami kekalahan telak di Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Barat.
"Dimana menggerakan? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak. Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan 100 persen semua," jelas dia.
Kepala Staf Kepresidenan itu menambahkan, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga kalah di perumahan Paspampres dan Sekretariat Negara. Hal itu disampaikannya berdasarkan survei internal TKN.
"Iya, di Paspampres kalah. Di perumahan Setneg kalah. Terus mana yang digerakkan?" ujar Moeldoko.
Advertisement
TKN: Tudingan Jokowi Mobilisasi ASN Salah Total
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Raja Juli Antoni menegaskan, tudingan mengenai capres petahana Jokowi menggerahkan aparat sipil negara (ASN) dan BUMN di Pilpres 2019, keliru.
"Data dikatakan Pak Moeldoko (Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko) ini menunjukkan, adanya mobilisasi ASN ke Pak Jokowi itu malahan salah total, malah menunjukkan ASN cenderung ke Pak Prabowo," kata Toni saat dihubungi Liputan6.com.
Toni menganalisis, salah satu dugaan mengapa ASN tidak mendukung petahana untuk dua periode, salah satunya mungkin karena kinerja Jokowi yang selalu bergerak cepat dan bersih.
Menurutnya, ASN keteteran dengan pola Jokowi yang out of the box, ketimbang pola kerja ASN yang cenderung kebanyakan kurang sigap.
"Pemerintahan Pak Jokowi kan good governance dan antikorupsi membuat ASN (sepertinya) enggak suka. Pak Jokowi datang sebagai pembaharu, giatnya bekerja. Ini merepotkan birokrat kita mengerjakan sesuatu something out of the box," jelas dia.
Karenanya, menurut Toni, data pegawai BUMN yang memilih kubu 02 mencapai 78 persen dan ASN 72 persen memilih Prabowo telah membantah tuduhan yang selama ini mengatakan ada mobilisasi di level ASN kepada Jokowi-Ma'ruf. Termasuk di komplek Mensesneg sekali pun Jokowi kalah.
"Jadi data itu hanya diberikan untuk membantah mobilisasi digambarkan kubu 02 itu, hanya isapan jempol," tandas Toni.
