Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal itu diapresiasi oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Advertisement
Ini merupakan pencapaian WTP dalam tiga tahun secara berturut-turut (2016, 2017 dan 2018). "Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP," ujar Hanif dalam sambutannya di acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kemnaker, di Kemnaker, Jakarta, Jum'at (31/5).
Hanif menyebut raihan WTP ke Kemnaker, tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemnaker dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Hal-hal baik semacam itu ke depan harus dipertahankan dan yang masih kurang harus terus-menerus diperbaiki di masa mendatang," ujar Hanif.
Ditegaskan Hanif, semakin ke sini kinerja Kemnaker terlihat membanggakan. Saat kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat. "Mudah-mudahan angin semacam ini, terus ditingkatkan di waktu mendatang, termasuk bagi saudara yang sekarang ini mengemban amanat baru sebagai pimpinan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemnaker," ujarnya.
Hanif menginginkan tahun ini, seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemnaker, termasuk realisasi anggaran Kemnaker. "Kami berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntasi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Hanif meyakini dengan komitmen, kehendak, disiplin, kerja keras dan loyalitas seluruh pejabat di Kemnaker, maka Kemnaker akan menjadi salah satu Kementerian yang bisa dijadikan contoh bagi Kementerian/Lembaga lain.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Budi Hartawan sebagai Irjen; Tri Retno Isnaningsih (Kabarenbang); Aris Wahyudi (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM); Suhartono Sail (Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional); Darmawansyah (Kepala Biro Perencanaan); dan Indiah Winasih (Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK).
Hanif menyatakan jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama merupakan ujung tombak yang merumuskan kebijakan sehingga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing.
"Sekaligus merupakan posisi kunci dalam sinergitas dengan unit kerja lainnya yang mendukung pada pencapaian kinerja yang lebih baik," ujarnya.
(*)
