Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengaku belum tahu-menahu perihal kabinet baru Presiden Joko Widodo jilid II.
Seperti diketahui, hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
"Siap ditarik lagi Pak Jokowi? Waduh, saya belum tahu," terangnya pada acara open house Lebaran 2019 malam ini di Kompleks Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2019).
Kendati begitu, dirinya tidak menampik dan siap jika dipilih kembali menjadi menteri pada kabinet baru Jokowi Jilid II tersebut nantinya.
"Insha Allah kalau badan masih sehat dan Pak Jokowi beri kepercayaan penuh," ucapnya.
Dia pun menambahkan, masih banyak pekerjaan rumah dari kementerian kelautan yang mesti dibenahi kedepannya.
"Banyak yang belum selesai, ilegal fishing, problem dari ekonomi kita adalah unreported trade or economy. Kapal banyak yang tidak dilaporkan. Pr-pr masih banyak, jangka pendek bakal kita selesaikan," kata Susi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Aksi Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Buahkan Hasil
Sejak Oktober 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tercatat telah menenggelamkan 503 kapal pencuri ikan. Penenggelaman kapal ikan asing yang terbukti melanggar hukum merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang menurun selama bertahun-tahun.
BACA JUGA
Menteri Susi menegaskan, tindakan penenggelaman sebagai cara pemusnahan kapal mensimbolkan sikap tegas pemerintah untuk menumbuhkan efek jera dari pelaku maupun maupun masyarakat.
"Ini merupakan way out (jalan keluar) yang sangat cantik untuk negara kita menakuti bangsa/negara lain. Penyelesaian dengan cara ini seharusnya menjadi sebuah tradisi praktik penegakan hukum. Saya panggil Dubesnya, saya panggil pengusahanya baik-baik dengan makan siang kita jamu. Saya hanya cerita, saya akan eksekusi undang-undang, amanah negara ini untuk menyelesaikan masalah jadi bantu saya. Sudah itu saja. Kalau ada yang bandel ya kelewatan,” ungkapnya.
Menteri Susi menjelaskan, pemusnahan kapal ikan ilegal telah terbukti berdampak positif pada perikanan Indonesia untuk memberikan deterrent effect pada para pelaku praktik IUU Fishing. Selain itu, tindakan ini juga memberikan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
"Melalui penenggelaman Kita memberikan kepastian hukum kepada semua orang. Investasi perlu kepastian hukum di sebuah negara dan kita kasih kepastian hukum bagi pelanggar hukum. Tidak ada diskriminasi hukum. Itu saja yang saya inginkan,” ucapnya.
Di samping itu, pemusnahan kapal pelaku IUU Fishing juga terbukti memberikan dampak positif pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Tercatat bahwa produksi perikanan terus mengalami peningkatan.
Pada triwulan III 2015 produksi perikanan sebanyak 5.363.274 ton mengalami kenaikan 5,24 persen menjadi 5.664.326 ton pada 2016. Kenaikan kembali terjadi 8,51 persen di periode yang sama 2017 yaitu sebesar 6.124.522 ton.
Di triwulan III 2018, produksi perikanan kembali meningkat 1,93 persen yaitu mencapai 6.242.846 ton.Sementara itu, pada triwulan III tahun 2018, PDB perikanan mencapai nilai Rp 59,98 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017 senilai Rp 57,84 triliun.
Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan PDB dari 6,85 persen di triwulan III 2017 menjadi 3,71 persen di triwulan III 2018, PDB perikanan mengalami peningkatan di setiap kuartal, begitu pula dengan jumlah produksi perikanan.
Menteri Susi menambahkan, berkat ketegasan Indonesia dalam memberantas IUU Fishingselama ini, neraca dagang perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Prestasi lainnya juga ditorehkan Indonesia sebagai negara penyuplai ekspor tuna terbesar di dunia.
Advertisement
