Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menegaskan, Gerbang Tol (GT) Palimanan atau GT Palimanan harus dilepas jika kemacetan mengular hingga 3 kilo meter (Km).
"Sejak kemarin saya merekomendasikan gerbang Palimanan itu ditiadakan, tetapi sampai sekarang belum," kata dia, di Cikampek Utama, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019).
Budi mengungkapkan, malam ini pihaknya akan mengirim surat secara resmi terkait skema penonaktifan gerbang tol Palimanan.
"Jadi apa yang kita sepakati tadi kita hanya memberikan toleransi sampai 3 km kemacetan, di atas 3 km minta dilepas. Oleh karenanya saya akan lihat secara legal apa yang bisa kita lakukan hari ini Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan surat," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk mencegah terjadinya kemacetan parah disebabkan antrean masuk gerbang tol.
"3 km kemacetan itu harus dilepaskan, karena kita tidak akan mengambil risiko bahwa kemacetan itu terjadi di 1 gate yang semuanya bisa ditiadakan ya," ujarnya.
"Jadi kita masih sampai 3 km dan (kalau macet lebih dari 3 km) kita minta dilepas, lalu lintas tidak ada macet di situ Insya Allah. Malam ini kita akan keluarkan surat edaran sehingga besok bisa berjalan ya, kita memang mendoakan jangan sampai ada yang macet 3 km ya tapi kita tidak mau ingin ada risiko tentang itu," ia menambahkan.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Menhub Minta GT Palimanan Tak Diaktifkan pada Arus Balik Lebaran 2019
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta untuk tak mengaktifkan gerbang tol Palimanan selama 3 hari pada arus balik Lebaran 2019. Hal ini agar tidak menimbulkan kemacetan pada titik tersebut seperti yang sudah terjadi sebelumnya.
"Satu lagi yang saya ingin usulkan kepada Menteri PUPR yakni Gerbang Tol Palimanan kalau bisa jangan ada (dinonaktifkan), mengingat gerbang tol ini menjadi penyebab kemacetan sepanjang tiga kilometer saat arus mudik," tuturnya seperti dikutip dari Antara, Kamis, 6 Juni 2019.
Budi meminta kepada Kementerian PUPR, dalam hal ini Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), untuk menonaktifkan Gerbang Tol Palimanan pada arus balik dimulai pada Jumat 7 Juni hingga Minggu
"Saya cuma minta tiga hari saja, tanggal 7,8 dan 9 Juni setelah itu kembali normal. Kalau mengenai pendapatan bisa dari jalan tol yang lain, tinggal sharing saja," ujar Menteri Budi.
Dia juga mengimbau kepada pemudik untuk pulang saat arus balik pada tanggal 7 Juni atau 10 Juni. "Saya menyarankan kepada pemudik untuk pulang ke tempat kerja masing-masing pada tanggal 7 Juni atau 10 Juni," ujar Budi.
Menhub beralasan bahwa imbauan tersebut dikeluarkan agar pemudik dapat menghindari kemacetan saat puncak arus balik pada tanggal 8-9 Juni, serta mempertimbangkan kondisi pemudik yang sudah letih.
"Saya lagi ingin menginformasikan kepada pemudik pada arus balik untuk mampir-mampir ke daerah-daerah di sekitar jalan tol, karena kita juga punya masalah dengan rest area," kata dia.
Advertisement
Jurus Operator Tol Urai Kepadatan di GT Palimanan
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta agar Gerbang Tol (GT) Palimanan di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) tidak diaktifkan selama tiga hari arus balik Lebaran 2019.
Usulan ini dilontarkan demi mengurai kemacetan parah yang kerap terjadi di titik tersebut saat musim balik Lebaran di tahun-tahun sebelumnya.
Namun begitu, PT Lintas Marga Sedaya (LMS) selaku pihak pengelola Tol Cipali meyakini menutup sementara GT Palimanan bukan satu-satunya cara untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
"Di Palimanan juga tidak ada antrean sampai saat ini, dan dengan resources saat ini kita akan tetap bisa me-manage antrian seminimal mungkin," ungkap Wakil Direktur Utama PT LMS Firdaus Azis saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat, 7 Juni 2019.
Dia menceritakan, pada saat arus mudik lalu sempat terjadi antrean sepanjang 4-5 km di pintu tol itu, tapi dalam terselesaikan dalam kurun waktu 30 menit. "Artinya dengan tambahan kapasitas yang lebih dibandingkan arus mudik, antrean kita harapkan tidak terjadi lagi," sambungnya.
Firdaus menyatakan, usulan Menhub telah didiskusikan dengan pihak terkait seperti Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain.
Dia pun menganggap, Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ) Kementerian PUPR sejak dahulu sudah mempersiapkan rencana bilamana terjadi penumpukan kendaraan di GT Palimanan.
"Hanya saat ini, karena sistem tol kita masih berdasarkan cluster di mana Palimanan merupakan tempat pembayaran untuk Cluster 2 dan merupakan tap awal untuk masuk Cluster 1, dimana sistem untuk kedua cluster ini berbeda. Sehingga secara sistem belum siap untuk dibuka langsung, karena harus melibatkan banyak pihak termasuk bank-bank untuk keperluan settlement," ujar dia.
Oleh karena itu, LMS beserta Kakorlantas, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga dan BPJT pada 3 Juni 2019 lalu telah mengadakan pertemuan untuk mencari solusi alternatif demi menghindari adanya antrian panjang di GT Palimanan saat arus balik.
Bentuk solusi tersebut antara lain seperti menambah mobile reader sehingga nantinya kapasitas GT Palimanan menjadi lebih tinggi sebanyak 38 gerbang dibandingkan arus mudik yang hanya 26 gerbang, dan transaksi secara Electronic Data Capture (EDC) menjadi 12 unit.
"Petugas lapangan juga kita tambah. Petugas layanan jalan tol khusus untuk mudik adalah 90 (orang) per hari, sedangkan untuk arus balik kita tambah menjadi 120 (orang) per hari. Untuk petugas pengatur lalu lintas untuk mudik 18 (orang) per hari ditambah menjadi 24 (orang) per hari khusus untuk arus balik," pungkasnya.
