Liputan6.com, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan, persetujuan rencana desain (Plan Of Development/POD) Blok Masela dilakukan Juni 2019.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, kerja sama pengembangan Blok Masela dengan Inpex Corporation akan ditandatangani pada pertengahan Juni 2019, dalam forum G20. Kemudian akan dilanjutkan dengan persetujuan POD pada akhir Juni 2019.
"Iya, jadi kita harapkan pertengahan Juni ini, kita bisa selesaikan HoA pas G20. Sampai akhir bulan juga approval pod akhir Juni bisa dilakukan," kata Dwi, di Jakarta, Jumat (7/6/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Dwi, salah satu poin dalam negosiasi antara SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia dan Inpex adalah biaya proyek, dengan menentukan acuan yang digunakan untuk perhitungan biaya dan besaran bagi hasil migas.
"Misal soal cost of development atau project cost kita bicara. Sementara dipakai referensi mana, tapi nanti akan disesuaikan dengan realisasi. Jadi sekarang kita gunakan basis realisasi sebenarnya," papar Dwi.
Dwi melanjutkan, penetapan besaran split akan menentukan nilai investasi. Pemerintah RI dan Inpex pun telah bersepakat, besaran dasar bagi hasil migas untuk Blok Masela sebesar 50 persen untuk pemerintah dan 50 persen untuk Inpex sebagai operator Blok Masela.
"Split akan sangat dipengaruhi oleh nilai investasi, jadi nilai investasi sekarang boleh saja ambil reference tertentu, tetapi nanti saat proyek selesai dia akan cek realisasinya," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Kesepakatan Blok Masela dengan Inpex Untungkan Pemerintah
Sebelumnya, tercapainya beberapa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Inpex Coorporation dalam pengembangan Blok Masela, akan menguntungkan negara.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan, hasil pertemuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan CEO Inpex Corporation, Senin 27 Mei 2019 di Tokyo, adalah sebuah momentum bersejarah yang menandakan makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia.
Dari pertemuan tersebut menghasilkan dua kesepakatan, yaitu rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) dan bagi hasil minyak dan gas dengan komposisi 50 persen pemerintah dan 50 Inpex.
"Kesepakatan itu jelas menguntungkan kedua belah pihak karena Blok Masela dapat segera berproduksi, setelah sekian lama tertunda sehingga bisa memberikan nilai tambah, termasuk multiplier effects bagi tumbuhan industri di sekitar Masela,"kata Fahmi, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
Dia memandang, bagi hasil 50 persen pemerintah dan 50 persen Inpex cukup realistis sesuai dengan prinsip gross split, modal dan risiko sepenuhnya ditanggung investor.
Hal ini lebih banyak menguntungkan bagi pemerintah, terutama eksplorasi Blok Masela dapat segera dilakukan sehingga dapat segera berproduksi.
Meski bagian keuntungan pemerintah memang relatif berkurang karena porsinya menjadi 50:50, tapi hal tersebut itu wajar dan tidak jadi masalah karena pemerintah tidak lagi menanggung risiko dan pengeluaran investment expenditure (Inpex) maupun operatinal expenditures (Opex), sebab semuanya menjadi tanggungan investor.
"Kesepakatan ini akan membuktikan bahwa iklim investasi migas di Indonesia semakin kondusif," tandasnya.
Advertisement
RI dan Inpex Capai Kesepakatan Final Pengembangan Blok Masela
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Senin 27 Mei 2019 untuk membahas Blok Masela. Sejumlah poin strategis berhasil disepakati, yang memungkinkan lapangan gas raksasa ini bisa segera dikembangkan.
Menteri Ignasius Jonan tiba di Tokyo dari lawatan sebelumnya ke Houston, Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan Jonan dengan Ueda pada 16 Mei di Tokyo.
Pada pertemuan 16 Mei, berhasil disepakati kerangka final Plan of Development (PoD) Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Pertemuan hari ini membahas negosiasi detil dari kerangka tersebut, sehingga perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation Jepang bisa segera ditandatangani.
Dalam pertemuan kali ini, Jonan didampingi Duta Besar RI untuk Jepang Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jafee Suardin.
Nilai investasi pengembangan Blok Masela akan mencapai sekitar USD 20 miliar. Kedua pihak berhasil mencapai win-win solution dengan skema bagi hasil, dimana pemerintah sekurangnya mendapat bagian 50 persen.
Kesepakatan final yang bersejarah tersebut ditandai dengan penandatanganan Minute of Meeting oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Ada pun penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation, Menteri Ignasius Jonan menjelaskan, direncanakan dilaksanakan pada pertemuan negara-negara G20 di Jepang dalam waktu dekat.
Dengan demikian maka pembahasan tentang Blok Masela yang sudah berlangsung lebih 20 tahun telah menemukan titik akhir, yang akan memberi dampak positif bagi peningkatan iklim investasi nasional serta pembangunan kawasan Timur Indonesia.
