Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap agar pemerintah memberikan prioritas kepada para tenaga honorer untuk bisa ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan diangkat menjadi PNS.
Hal ini menyusul akan dibukanya penerimaan (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diprediksi akan banyak diserbu oleh generasi muda atau generasi milenial.
Ketua Pengurus Besar PGRI Didi Suprijadi mengatakan, sebenarnya boleh saja para generasi milenial ini untuk melamar dan ikut dalam seleksi CPNS dan PPPK.
Namun demikian, pemerintah juga harus mengutamakan pada tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS dengan mempertimbangkan masa pengabdiannya di instansi pemerintah.
Baca Juga
Advertisement
"Boleh-boleh saja, karena yang orang-orang baru (milenial) juga punya hak. Tapi perlu diingat, bahwa orang-orang ini (tenaga honorer) sudah mengabdi puluhan tahun," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Menurut dia, jika dulu para tenaga honorer khususnya guru mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi PNS dengan mempertimbangkan masa kerjanya sebagai pengajar di sekolah negeri. Namun saat ini hal tersebut tidak berlaku lagi.
"Seharusnya diutamakan (yang honorer). Dari jaman dulu guru honorer itu setelah 5 tahun dia cocok mengajar langsung diangkat menjadi PNS, statusnya ada. Sekarang ini kan statusnya tidak ada, jadi yang penting ada statusnya dulu," ungkap dia.
Selain itu, lanjut Didi, pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang telah dimiliki oleh para tenaga honorer selama mengabdi puluhan tahun untuk ikut penerimaan CPNS. Ini yang dinilai menjadi hal yang tidak dimiliki oleh para generasi milenial.
"Jadi kalau secara hak, dia sebagai warga negara ya boleh, ini kompetisi. Tetapi kompetensi orang yang sudah mengajar puluhan tahun dengan orang yang baru apakah bisa disamakan kompetensinya? Jadi melihat juga itu," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Penerimaan PPPK Tahap 2 Dibuka Setelah Juni 2019
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.
"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.
Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.
"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.
Advertisement
Pendaftaran CPNS Papua Resmi Dibuka
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Papua telah dibuka.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan untuk informasi dan pendaftaran CPNS dapat diakses melalui website sscn.bkn.go.id.
"Baca info dan pengumunan sebelum daftar daring atau online," ujar dia di Jakarta, Selasa (24/4/2019).
Menurut Ridwan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Salah satunya yaitu yang bisa mendaftar untuk seleksi rekrutmen abdi negara ini adalah mereka yang belum pernah mendaftar sebagai CPNS.
"Atau sudah daftar tetapi belum sampai tahap kirim pada resume," kata dia.
Kementerian PUPR Angkat 979 CPNS Formasi 2017 Jadi PNS
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melepas 979 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2017 dan mengangkatnya menjadi PNS.
Kegiatan itu berlangsung di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Pada saat bersamaan, turut dilakukan penyambutan terhadap CPNS formasi 2018 serta penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyambut kehadiran para abdi negara baru di lingkungan Kementerian PUPR tersebut. Dengan dilepasnya status CPNS, ia mengatakan, sudah menjadi bagian Kementerian PUPR.
"Kalau orang PUPR bukan yang bekerja di PU. Kalian sekarang sudah orang PU, bukan bekerja di PU," ungkap Basuki dalam pidato sambutannya.
Menurut dia, ada tiga karakter yang mewakili orang Kementerian PUPR. Antara lain, mission oriented, teamwork player, dan profesional.
"Ada 3 orang di PU, yang mission oriented, bukan project oriented. Kedua teamwork, Tidak ada pekerjaan di PU yang bisa dikerjakan sendiri. Ketiga, profesional. Mereka tahu apa yang jadi tugasnya dan bertanggung jawab terhadap tugasnya," tutur dia.
Orang PU, lanjutnya, juga harus kuat, berani dan berjiwa seni. "Kuat kalau dia kompeten. Berani kalau dia clean, dan berjiwa seni supaya daya improvisasi. Karena tanpa improvisasi, desain yang ada di kertas tidak akan bisa dikerjakan di lapangan," sambungnya.
Advertisement
