Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Batasi Jumlah Pekerja Asing

Pemerintah akan bekerjasama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

oleh Bawono Yadika diperbarui 11 Jun 2019, 17:37 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Merdeka.com/Wilfridus S)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda yang besar. Dengan keuntungan ini, peningkatan keahlian keterampilan bagi generasi muda perlu dilakukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan sangat diperlukan," tuturnya saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (11/6/2019).

Oleh sebab itu, pemerintah akan bekerjasama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing.

Sri Mulyani menekankan, meski disokong oleh modal asing, pemerintah akan tetap membatasi jumlah tenaga kerja asing yang masuk, yakni hanya pada profesi yang membutuhkan keahlian saja (skilled jobs).

"Penyerapan teknologi melalui proses produksi dan pengetahuan yang dibawa oleh penanaman modal asing (PMA), sejalan dengan pandangan Fraksi Gerindra untuk membatasi tenaga kerja asing hanya untuk profesi yang membutuhkan keahlian," ujarnya.

"Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Gerindra bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan upaya ekstra keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif," tegas Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kapolri: Isu Serbuan Pekerja Asing di Morowali Hoaks

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengikuti raker dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6). Rapat membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan isu tenaga kerja asing yang menyerbu ke pelbagai daerah dipastikan tidak benar alias hoaks.

Meski begitu, ia membenarkan bahwa investasi sejumlah kawasan industri mayoritas dimiliki pihak asing, seperti China.

Tito mengaku sudah melakukan pengecekan langsung ke tempat yang disebut diserbu tenaga kerja asing di antaranya di sebuah kawasan industri yang mengolah stainless steel menjadi baterai lithium di wilayah Morowali, Sulawesi Tenggara. Ternyata dari jumlah 32.000 karyawan yang bekerja di sana, 10 persen berstatus tenaga kerja asing.

"Saya dengan panglima datang ke sana bersama segenap pejabat Mabes Polri, TNI, Menaker, Ditjen Imigrasi, semua hoaks semua. Memang investasi dari China, karena mereka punya teknologi dan uang," kata Tito saat memberi sambutan peresmian masjid di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, Jumat (15/2/2019). 

Kondisi fasilitas dan hubungan antar pegawai ia klaim kondusif. Semua hak pekerja diberikan dengan baik, seperti pemenuhan makan sebanyak tiga kali sehari. Pegawainya bukan hanya dari lokal Morowali, tapi dari seluruh Indonesia.

Para pegawai dari asing dipekerjakan untuk mengurusi mesin yang kompleks, sekaligus mengajarkan pekerja dalam negeri.

Konsep itu dilakukan seperti di Freeport, Papua di mana pada tahun 1967 tenaga kerja dikuasai tenaga kerja asing, terutama asal Amerika. Seiring berjalannya waktu, teknologi di freeport dikuasai tenaga kerja lokal.

"Sekarang kalau datang cuma satu persen. Dan direkturnya semua orang Indonesia. Bahkan wakil direkturnya orang papua asli. Direkturnya orang manado, dan komisarisnya senior saya mantan pangdam," ucap Tito.

Isu lain yang ternyata hoax adalah soal tentara dari Tiongkok yang sudah masuk ke wilayah Morowali. Ia memastikan bahwa tenaga kerja asing yang ada di sana merupakan staf ahli. Adapun manajer keamanannya adalah seniornya berpangkat bintang tiga.

"Saya juga ketemu, mantan kapolda sulteng, itu bintang tiga, Komjen setingkat dengan kang Irwan. Dia adalah manager security di sana. Dia adalah kepala badan intelejen kepolisian, mana mungkin dia punya kemampuan untuk membaca," terang dia.

Faktor lain adalah bahwa perusahaan batu bara yang disana tidak menjualnya produknya ke luar negeri. Karena pabrik di sana pun perlu batu bara sebagai bahan baku utama.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya