Menkumham Sebut Peluru Tajam di Aksi 22 Mei Bukan Standar Polri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membenarkan adanya penggunan peluru tajam pada aksi kerusuhan 21-22 Mei lalu. Namun, peluru itu, kata dia bukan dalam standar milik Polri.

"Saya enggak perlu tapi kita dengar, saya tadi iseng-iseng bicara dengan ketua Komnas di sini. Peluru tajam polisi juga mengakui peluru tajam, tapi peluru tajamnya bukan standar Polri. Itu persoalannya," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).  

Yasonna mengatakan TNI dan Polri tidak diperbolehkan membawa senjata tajam pada saat mengamankan aksi. Meski begitu dia menyerahkan sepenuhnya penyelidikan asal peluru itu kepada polisi.  

"Polri dan TNI diperintahkan tidak boleh bawa senjata tajam, hanya peluru karet. Tapi sudahlah serahkan ke polisi untuk jelaskan itu kepda publik. Kita semua awasilah secara konstitusional, Komisi III mengawasi," ungkapnya.  

Di tempat yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan ada penggunaan peluru tajam di kerusuhan 22 Mei. Namun, kata dia, Polri tidak tahu siapa yang menembakan peluru tersebut.

"Iya (tidak tahu), dan mereka tentu bertanggungjawab untuk mencari siapa yang menembakan itu. Itu yang tidak kita katakan. Kita bisa memahami juga bahwa tidak gampang untuk menemukan itu karena TKP saja itu masih kabur," kata Taufan. 

Saksikan video pilihan di bawah ini: