Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat menolak wacana kongres luar biasa (KLB) yang diembuskan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).
"Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri di Mataram, Minggu (16/6/2019).
Advertisement
Ia menilai tidak ada dasar untuk KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi preseden buruk bagi partai itu ke depan.
"KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah," tegasnya dikutip dari Antara.
Menurut Mahally, untuk menyelesaikan dan mengoreksi penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019, bukan dengan saling menyalahkan, apalagi dengan KLB. Namun, hendaknya dengan saling menguatkan, konsolidasi, evaluasi komprehensif, dan introspeksi diri semua kader.
Mahally yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini mengatakan, Demokrat adalah partai yang punya pengalaman menang dalam pemilu dan tahu bagaimana caranya untuk bisa jadi pemenang.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Perbaiki Keadaan
"Demokrat NTB akan mempebaiki keadaan dan menyelesaikan masalah bukan dengan menyesali diri sendiri, saling menyalahkan, apalagi menyelenggarakan KLB. Kami mendukung sepenuhnya langkah dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan menolak adanya KLB," katanya.
Sebelumnya, GMPDD yang tergabung di dalamnya sejumlah senior Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan melalui konferensi pers yang menyinggung soal KLB. Namun, katanya lagi, tidak disampaikan secara langsung. Hal ini kemudian menjadi berita dan menyebar hingga menimbulkan reaksi dari daerah.
Advertisement
