Liputan6.com, Jakarta - Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai rencana melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menelusuri rekam jejak calon. Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada pansel calon pimpinan KPK untuk melibatkan lembaga-lembaga tertentu asalkan sesuai dengan kebutuhan KPK.
"Kita sampaikan menambahkan tracking yaitu yang standar polisi, jaksa, KPK, BIN standar, PPATK. Kita tambahkan BNPT dan BNN. Beliau (Jokowi) sesuai komitmennya terserah pansel sepanjang mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti kebutuhan yang mendesak di Indonesia," ujar Ketua pansel calon pimpinan KPK, Yenti Ganarsih saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Advertisement
Yenti menjelaskan, alasan akan menggandeng BNPT dan BNN dalam menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. BNPT perlu diikutsertakan guna menghindari calon pimpinan KPK yang terpapar radikalisme. Demikian dengan pelibatan BNN, diharapkan nantinya calon pimpinan KPK bukan pengguna narkoba atau terlibat sindikat narkotika.
"Kita sampaikan BNN bukan saja calon itu pengguna narkoba tapi lebih dari itu. Catatan-catatan yang bersangkutan terlibat sindikat-sindikat narkotika ini penting karena di beberapa negara hal ini sangat mungkin. Orang yang terpilih orang yang mem-backing-nya kartel-kartel narkoba," ucapnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Peran BNPT
Anggota pansel calon pimpinan KPK, Hamdi Moeloek menambahkan nantinya BNPT akan menelusuri rekam jejak seluruh calon pimpinan KPK. Tidak ada pembedaan perlakuan terhadap peserta calon pimpinan KPK.
"Kita minta bantuan BNPT untuk melakukan tracking, dari semua calon yang masuk kita perlakukan sama. Tolong semua ditracking apakah ada indikasi terpapar ideologi radikal," kata Hamdi.
Dia melanjutkan, melihat perkembangan terkini baik di tingkat nasional maupun internasional radikalisme bisa menyasar siapa saja. Bahkan lembaga pendidikan sampai lembaga pemerintah bisa terpapar radikalisme. Oleh karena itu, pansel perlu berhati-hati dalam menyaring calon-calon pimpinan KPK.
"Itu menjadi kewaspadaan. Saya kira kita punya komitmen yang jelas pansel bebas dari kemungkinan terpapar ideologi radikal. Hari ini kita ekstra hati-hati," pungkas dia.
Reporter: Titin Supriatin
Advertisement
