Liputan6.com, Jakarta - DPP PDIP melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), membahas hal-hal strategis terkait politik dan hukum bersama sejumlah pakar. Adapun yang diundang antara lain, Mahmud MD, Bambang Kesowo, dan Gayus Lumbuun.
"Kami terus berdialog dengan para pakar. Partai sesuai kebijakan ketua umum, Ibu Megawati Soekarnoputri, memperkuat tradisi intelektualnya, memelopori tugas pembelajaran partai," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Advertisement
Dia menegaskan, pembahasan isu strategis ini sebagai persiapan untuk Kongres V PDIP yang rencananya dilaksanakan selama 8-10 Agustus di Bali. Hasto menerangkan apa yang dibahas tersebut, juga dirancang dengan melihat berbagai persoalan hukum saat ini.
Menurut dia, semua itu dirancang melalui pendekatan ideologis, konstitusional, sosiologis, hingga pada sistem harmonisasi, tranformasi kelembagaan. Juga mengambil referensi dari berbagai undang-undang.
"Kesemuanya akan dituangkan dalam sikap politik dan program perjuangan partai untuk diputuskan dalam Kongres V PDIP," ungkap Hasto.
Berlandaskan Pancasila
Dia mengatakan, desain politik-hukum PDIP ini bertitik tolak dari Pancasila sebagai ideologi negara, dasar dan tujuan bernegara, pandangan hidup bangsa, the way of life. Apalagi, lanjut Hasto, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa dalam prinsip Gotong Royong.
"Politik hukum membumikan Pancasila ini ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam membangun persaudaraan dunia," pungkas Hasto.
Advertisement
