Liputan6.com, Wellington - Situs web otoritas keimigrasian Selandia Baru mengubah wilayah Israel dari peta dan mengidentifikasinya sebagai bagian dari Palestina.
Perubahan itu, yang tergambar pada Lembar Fakta tentang Palestina - Keimigrasian Selandia Baru telah menyebabkan kemarahan dari komunitas Yahudi, media Rusia RT melaporkan, dikutip pada Rabu (19/6/2019).
Baca Juga
Advertisement
RT berhasil mengarsipkan lembar fakta itu sebelum dihapus dari laman resmi keimigrasian.
Peta itu menunjukkan, wilayah yang --menurut status quo saat ini-- merupakan area Israel, diidentifikasi sebagai 'Palestina'. Tepi Barat tidak termasuk dalam area yang disorot.
Gambar yang sama juga mengidentifikasi Yerusalem Timur sebagai 'ibu kota Palestina'.
Dalam paragraf deskripsi, lembar fakta itu menulis tentang "penindasan besar-besaran terhadap Palestina" yang disebabkan oleh Israel selama Intifada Kedua, dan menunjuk pada sanksi ekonomi Israel dan blokade Negeri Bintang David terhadap Jalur Gaza --eksklave Palestina di tepi Laut Mediterania.
Kelompok Yahudi di Selandia Baru Tak Terima
Israel Institute of NZ, kelompok Yahudi pro-Israel di Selandia Baru buka suara terkait insiden itu.
Mereka meminta Keimigrasian Selandia Baru untuk "segera meminta maaf atas gambar yang menyinggung dan mengonfirmasi bahwa itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintah."
Mereka juga menyerukan penyelidikan atas insiden tersebut.
Direktur institut, Ashley Church menganalogikan insiden itu "seperti seandainya Wales dan Skotlandia dihapus dari peta, dan merujuk lokasi geografis Pulau Inggris sebagai (negara) Inggris."
Advertisement
Ironis?
Namun ironisnya, Selandia Baru adalah salah satu negara yang sering kali luput dari pemetaan.
Februari 2019 lalu, raksasa furnitur Swedia, IKEA, luput mencantumkan lokasi geografis Selandia Baru pada salah satu produk yang mereka jual.
Di sisi lain, Wellington juga mawas diri tentang situasi yang mereka alami, sampai-sampai dewan pariwisata Negeri Kiwi meluncurkan kampanye #GetNZontheMap tahun lalu, menampilkan Perdana Menteri Jacinda Arden.
