Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya ingin agar proses pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, terus berjalan. Hal ini guna menopang kegiatan kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Harapan saya tetap berjalan, supaya tidak ada stagnan," ujar dia di Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Budi mengungkapkan, keberadaan Pelabuhan Marunda ditujukan untuk melayani bongkar-muat produk curah seperti batubara, komoditas cair, dan lain-lainnya. Dengan begitu, dapat mengurangi beban yang ada di Tanjung Priok yang sudah terlalu padat.
"Ini dapat mengurangi tekanan terhadap Tanjung Priok," ucapnya.
Baca Juga
Advertisement
Agar pembangunan Pelabuhan Marunda tidak berhenti, Budi berharap adanya rekonsiliasi antara pemegang saham yang saat ini sedang dalam proses peradilan.
"Pelabuhan tetap berjalan, kami nunggu keputusan dari pengadilan saja. Harapan saya ada rekonsiliasi di antara mereka, ada take and give," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
DPR Menilai Lambatnya Pembangunan Pelabuhan Marunda Bakal Ganggu Investasi
Sebelumnya, proses pembangunan Pelabuhan Marunda di Cilincing, Jakarta Utara yang terhambat dinilai dapat mengganggu masuknya investor ke proyek infrastruktur di Tanah Air.
Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, Pelabuhan Marunda merupakan salah satu proyek strategis nasional yang seharusnya sudah rampung sejak lama. Namun, hingga saat ini pembangunannya belum juga rampung.
"Pemerintah sekarang membanggakan proses izin 3 jam selesai tapi ini investor atau swasta yang sudah mendapatkan izin tapi masih terhambat juga investasinya, ini jelas mengganggu investasi di Tanah Air," ujar dia di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Menurut Bambang, tidak diselesaikan pembangunan Pelabuhan Marunda akan menghambat target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Bambang pun mengusulkan agar pemerintah untuk mencari pasar atau market yang nantinya kapal-kapal pengangkut muatan curah seperti batu bara, komoditas cair, dapat dilayani di Pelabuhan Marunda.
"Sekarang pemerintah cari marketnya, agar nanti ketika pelabuhan sudah jadi semua dapat efektif bekerja," tandas dia.
Advertisement
Pengusaha Minta Dioptimalkan
Sebelumnya, pengusaha sektor maritim meminta pemerintah untuk mengoptimalkan keberadaan Pelabuhan Marunda sebagai penopang pelabuhan utama Tanjung Priok di Jakarta.
Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya terdapat dua Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Keduanya mempunyai potensi besar sebagai penopang Tanjung Priok. Pelaku usaha menilai dengan keberadaan keduanya, beban Tanjung Priok dapat dilimpahkan sehingga menekan kongesti, terlebih untuk bongkar muat barang curah.
Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto mengungkapkan Pelabuhan Marunda memiliki potensi untuk dikembangkan karena jumlah kargo yang bertumbuh dari tahun ke tahun dan didukung dengan lahan yang cukup luas. Bisa saja, katanya, Marunda dapat naik kelas dan melayani pelayaran internasional sebagai alternatif Tanjung Priok.
“Marunda juga dapat menjadi penyanggari Pelabuhan Tanjung Priok, karena pelabuhan ini secara letak geografis tidak terlalu jauh dari Tanjung Priok. Keberadaan Marunda menjadi sangat strategis bagi Tanjung Priok untuk menekan yard occupancy ratio-nya,” jelas dia. Rabu (5/9/2018).
Bagi pelayaran, tutur dia, bagaimana status Pelabuhan Marunda di masa mendatang bukan masalah. Yang penting, perlu adanya peningkatan unsur keamanan untuk pelayaran baik dari sisi kapal, ABK maupun aktifitas pelayaran atau aktivitas distribusi kargo keluar dari Marunda.
Selain itu, perlu juga adanya peningkatan infrastruktur baik di temrinal, termasuk pembangunan bandara yang tengah dijalankan, serta akses jalan menuju lokasi.
Pengembangan Pelabuhan Marunda pun telah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 38/2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam beleid tersebut, perluasan dan pengembangan Tanjung Priok melingkupi dermaga Tarumanegara, Kali Baru, Marunda, hingga Cilamaya.
Terkhusus KCN, pada beleid itupun dipaparkan pengembangan jangka panjang sebagai penopang Tanjung Priok. Alasannya, pada beleid yang diteken menteri perhubungan waktu itu, terjadi ketimpangan antara pertumbuhan arus barang dan penambahan areal.
Arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dalam ton dalam periode sejak 2007-2011 tumbuh rata-rata 6,14 persen per tahun. Pada 2011, arus barang mencapai 74.989.804 ton.
Sementara Direktur National Maritime Institute Siswanto Rusdi mengamini kesiapan Pelabuhan Marunda menopang Tanjung Priok. Sebab, berdasarkan data tahun lalu, total kunjungan dan volume barang yang ditangani telah menembus 33 juta ton.
Dia merincikan, tiap bulan tidak kurang terdapat 300 call. Semisal, lanjut Siswanto, dengan tugas tersebut, seperti KCN sudah menerapkan wajib pandu-tunda.
Apalagi, jelasnya, KCN yang baru mengoperasikan Pier I yang belum seluruhnya tuntas dari tiga Pier yang direncanakan, telah menyumbang pemasukan ke kas negara. Total kontribusi KCN dengan dermaga operasional Pier I, mencapai Rp6,1 miliar sepanjang 2016-2017.
"Kalau Marunda nasibnya terkatung, seperti KCN yang malah disengketakan oleh KBN sehingga kurang optimal bekerja, sedangkan Priok tidak bisa menangani barang curah, maka akan terjadi kongesti," simpulnya.
