Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan berencana untuk mengirim 50.000 ton beras ke Korea Utara yang dilanda kekeringan, sumbangan makanan pertamanya kepada negara yang terisolasi itu dalam satu dekade.
Kekeringan, yang diperparah oleh sanksi ekonomi, telah menyebabkan krisis pangan kronis dan fenomena kelaparan di Korea Utara.
Kementerian Unifikasi Korea (bagian dari kabinet Korsel) mengatakan, beras akan dikirimkan "sesegera mungkin," demikian seperti dikutip dari BBC, Kamis (20/6/2019).
Program Pangan Dunia PBB (WFP) akan bertugas mengawasi sumbangan makanan.
Baca Juga
Advertisement
Sementara itu, Presiden China Xi Jinping dan pemerintah Rusia juga dikabarkan akan menawarkan bantuan pangan.
China dikabarkan akan menawarkan bantuan 100.000 ton pangan, sementara Rusia 50.000 ton gandum, Newsweek melaporkan.
Kata Pemerintah Korsel
Kim Yeon-chul, Menteri Unifikasi Korea mengatakan, "Pemerintahan tidak bisa mengabaikan kelaparan yang dialami warga Korea."
Donasi makanan terakhir Korea Selatan untuk Korea Utara adalah pada tahun 2010, ketika mengirimkan 5.000 ton beras melintasi perbatasan - hanya sepersepuluh dari sumbangan yang direncanakan saat ini.
Di tengah peningkatan hubungan antar negara, Seoul baru-baru ini juga menyumbangkan US$ 8 juta untuk program PBB yang menyediakan dukungan nutrisi dan medis untuk wanita dan anak-anak di Korea Utara.
Kantor berita Yonhap Korsel, melaporkan bahwa pemerintahan Negeri Ginseng berharap agar sumbangan makanan dapat meningkatkan suasana rekonsiliasi lintas batas.
Hubungan Korea Selatan dan Utara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, Korea Utara berjanji untuk membuat langkah-langkah menuju denuklirisasi dan menghentikan uji coba rudal jarak jauh, membuka jalan bagi keterlibatan dan dialog.
Namun pemulihan hubungan mereka mengalami kemunduran sejak Februari 2019, ketika pembicaraan antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Vietnam gagal.
Sejak itu, Korea Utara telah melakukan uji coba rudal jarak pendek, yang mengganggu kestabilan hubungan dengan Korea Selatan dan AS.
Para kritikus berpendapat bahwa sanksi dan embargo pada bantuan makanan harus tetap ada, tetapi pemerintah Korea Selatan percaya bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi.
Sanksi PBB tidak melarang bantuan kemanusiaan ke Korea Utara. Namun, pengecualian harus disetujui dan diperiksa oleh komite sanksi Dewan Keamanan PBB.
Tawaran China dan Rusia
Sementara itu, kabar soal rencana bantuan pangan dari China untuk Korea Utara juga dilaporkan oleh kantor berita Yonhap Korea Selatan, yang menulis pada Selasa 18 Juni bahwa Beijing menawarkan 100.000 ton bantuan sebagai isyarat untuk menopang hubungan bilateral kedua negara yang menginjak usia 70 tahun pada 2019 ini.
Tawaran itu muncul menjelang lawatan Presien Xi Jinping ke Korut, yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini (20/6).
Sementara Rusia dilaporkan mempertimbangkan untuk mengirim hingga 50.000 ton gandum melintasi perbatasan.
Tawaran ini dinilai penting bagi Korea Utara, karena menurut laporan PBB "hingga 10 juta warga Korea Utara sangat membutuhkan bantuan makanan," BBC melaporkan.
Advertisement
Bencana Kelaparan di Korut?
Laporan PBB menemukan bahwa Korea Utara telah bertahan hidup hanya dengan 300 g makanan per hari sepanjang tahun ini.
Kelangkaan makanan ini disebabkan oleh kekeringan terburuk Korea Utara dalam 37 tahun, yang mengakibatkan panen yang buruk dan kerusakan tanaman di seluruh negeri.
Pada tahun 2018, hasil panen Korea Utara mencapai level terendah sejak 2008, menurut laporan PBB.
Diperkirakan bahwa 40% dari populasi negara itu sangat membutuhkan makanan, sementara 70% bergantung pada makanan yang dijatah (ransum).
Korea Utara telah berjuang selama beberapa dekade dengan produksi pangan. Bangsa ini menderita kelaparan pada 1990-an yang diperkirakan telah menewaskan ratusan ribu orang.
Mereka juga mengklaim bahwa sanksi internasional atas program nuklir dan misilnya telah melumpuhkan ekonominya dan mengurangi kemampuannya untuk memberi makan rakyatnya.
