Anggota TNI Terpapar Radikalisme, Moeldoko: Tak Bisa Diperbaiki Buang ke Laut

Moeldoko menyebut bahwa tiga persen dari total anggota TNI yang aktif merupakan jumlah yang cukup banyak.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 21 Jun 2019, 01:30 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengisi acara di Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku akan mendalami data Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tentang tiga persen anggota TNI terpapar radikalisme.

Menurut dia, akan ada sanksi tegas jika anggota TNI yang terpapar radikalisme tersebut sudah tak bisa diperbaiki lagi.

"Yang perlu kita lihat lagi adalah sudah sejauh mana? Kita dalami tetapi pada dasarnya di TNI juga tegas tuh, kalau indikasinya sudah tidak bisa diperbaiki ya (dipecat), buang ke laut. Kan gitu aja," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa tiga persen dari total anggota yang aktif merupakan jumlah yang cukup banyak. Untuk itu, dia akan memanggil Ryamizard untuk mendalami data dan mengetahui penyebab 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme.

"Saya akan konfirmasi dulu kepada beliau dasarnya apa, riset atau survei dari mana biar clear nantinya seperti apa," jelas Moeldoko.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:


3 Persen Terpapar Radikalisme

Kepala Staf Presiden Moeldoko saat wawancara dengan KLY di Jakarta, Rabu (16/1). Dalam wawancara tersebut Moeldoko memaparkan kinerja kerja pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Ryamizard menyebut ada 3 persen personel TNI yang terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan Pancasila. Data itu didapat dari riset di Kemhan.

Terkait hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku akan melakukan koordinasi dengan Kemenhan soal hasil riset tersebut. Dia menegaskan, pihaknya akan membuka diri. Dan akan menindaklanjuti, demi perbaikan di TNI.

"Kami pasti harus membuka diri. Kami akan evaluasi, kami akan tindak lanjuti benar, supaya ada perbaikan," ungkap Andika di kantornya, Jakarta, Kamis (20/6).

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya