Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhamad Syarif melepas Bus Antikorupsi 2019. Bus Antikorupsi tahun ini mengangkat tema Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi.
Bus itu diperuntukkan sebagai wakil KPK untuk edukasi serta sosialisasi antikorupsi di daerah yang disinggahinya.
Advertisement
"Kampanye antikorupsi ini menggunakan media bus. Kegiatan Roadshow Bus KPK ini bertujuan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama di kota-kota yang dilewati langsung Bus KPK, agar berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi," kata La Ode M Syarif, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jum'at (21/6/2019).
Di setiap daerah yang dilewatinya, mobil antikorupsi akan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai program pencegahan korupsi. Baik itu yang diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa, calon anggota legislatif, pengurus DPD partai politik, aparatur daerah, komunitas, masyarakat sipil, pelaku usaha, UKM, hingga masyarakat umum.
"Kegiatan juga dirancang untuk membangun semangat dan budaya antikorupsi di masyarakat, sekaligus mensosialisasikan program-program antikorupsi KPK kepada masyarakat luas. Beragam pilihan kegiatan ditawarkan untuk mempererat keterlibatan masyarakat secara aktif sehingga merasakan kehadiran KPK secara langsung di tengah-tengah masyarakat," ujar Syarif.
Syarif menyampaikan, bus ini diagendakan akan menyambangi 28 kota atau kabupaten di Jawa dan Bali. Diperkirakan akan memakan waktu selama empat bulan atau 15 minggu.
"KPK akan hadir di 28 kabupaten/kota dengan durasi 2-3 hari di masing-masing kota/kabupaten tersebut. Sejak diberangkatkan hari ini, Jum'at, 21 Juni 2019, total waktu yang ditempuh adalah sebanyak 105 hari, atau selama kurang lebih 4 bulan atau 15 minggu, dengan jarak tempuh sekitar 2.821 kilometer," tutur Syarif.
Rencananya pelaksanaan kegiatan roadshow bus antikorupsi tersebut berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan juga melibatkan unsur Sekretariat Daerah, Polres/Polresta, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, DPRD, KPUD, Kesbangpol, Dinas Koperasi dan UKM, dan sebagainya di masing-masing daerah.
"KPK juga berkolaborasi dan bersinergi dengan komunitas dan perguruan tinggi setempat yang dilibatkan sebagai fasilitator selama kegiatan," ucapnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Progam Lanjutan Tahun Lalu
Sebenarnya KPK bukan kali pertama mengadakan roadshow bus antikorupsi. Tahu 2018 lalu, KPK juga menyelenggarakan hal yang semisal. Kala itu bus antikorupsi KPK berhasil menyambangi 11 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Pada 2018, kegiatan Roadshow Bus KPK ini telah menjangkau 11 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yaitu Indramayu, Kota Cirebon, Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Klaten, Kota Magelang, Purbalingga, Ciamis, dan Kota Bandung," ucap Syarif.
"Tercatat kurang lebih 20.000 orang anggota masyarakat terlibat langsung dalam beragam program pencegahan korupsi di 11 kota tersebut," imbuhnya.
Pendidikan Antikorupsi
Dalam sambutannya, Syarif menyampaikan bus akan digunakan sebagai salah satu sarana menyosialisasikan prinsip antikorupsi ke tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi mereka yang masih berstatus pelajar.
"Kegiatan sosialisasi antikorupsi untuk pelajar, mulai dari TK hingga SMA (sederajat), para pelajar akan mengikuti berbagai program pendidikan antikorupsi untuk mengenalkan sekaligus mensosialisasikan 9 nilai antikorupsi," kata Syarif.
Pendekatan yang dilakukan melalui aktivitas yang menyenangkan dan tanpa menggurui. Seperti mendongeng, nonton film pendek dan animasi antikorupsi, bermain boardgames antikorupsi, pentas musik dan budaya pelajar, dan games antikorupsi
Setelah disampaikan dongeng terkait sembilan nilai antikorupsi, para pelajar diajak mengekspresikan pemahaman mereka tentang nilai kejujuran yang dituturkan atau divisualkan pada media gambar atau lukis.
"Selanjutnya, karya-karya itu akan dipamerkan di daerah selanjutnya di Bali yang akan disinggahi bus KPK. Selain itu, kegiatan sosialisasi pelajar juga akan disesuaikan dengan kearifan lokal dan budaya Bali, salah satunya adalah melalui media permainan tradisional Bali," imbuh Syarif.
Menurut pria kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara itu, dengan menggunakan permainan tradisional melalui peran budayawan lokal, pihaknya mengharapkan akan tercapai kemudahan pemahaman pelajar terkait nilai-nilai antikorupsi.
Tak hanya para pelajar, guru juga akan turut dilibatkan dalam program tersebut. Para guru, menurut Syarif, memiliki peran dominan dalam pembangunan generasi berintegritas.
Pendidikan Antikorupsi Sektor Swasta
Pada kegiatan kali ini, Syarif menyampaikan, KPK akan menggandeng sektor swasta seperti pelaku usaha, UKM, kontaktor, dan vendor pengadaan barang/jasa.
"Pelibatan mereka dalam pencegahan korupsi mengingat sekitar 80% kasus yang ditangani KPK juga melibatkan sektor swasta. Modus yang sering dilakukan adalah suap-menyuap dan gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara," papar Syarif.
Kegiatan sosialisasi antikorupsi untuk pelaku usaha/sektor bisnis dilaksanakan dalam rangka mengajak para pengampu kepentingan dunia usaha untuk bersama-sama menumbuhkan nilai integritas dan mendukung aksi antikorupsi.
Advertisement
