Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sempat menyampaikan data bahwa 3 persen dari tubuh TNI meragukan Ideologi Pancasila, baik prajurit aktif atau pun purnawirawan. Soal itu, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menyebut hal tersebut bisa terancam pidana, apalagi jika terpapar ideologi radikal.
"Kalau dulu kita hadapi PKI, kita jabarkan sampai kepada implementasi yaitu contohnya kalau lagi ada penyebaran paham komunis, maka dihukum pidana, kena pidana. Enam tahun, 12 tahun, itu pidananya. Nah ini juga harus begitu. Kalau masih ada yang terus-terusan tebarkan paham radikalisme, ada hukumannya," tutur Hendropriyono di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).
Advertisement
Menurutnya, Warga Negara Indonesia berkewajiban penuh menjaga kedaulatan rakyat dengan berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Termasuk juga berdiri bersama pemerintahan yang sah.
"Pemerintah yang mana, ya pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Pemilih atau pemerintah yang sah. Kalau pemerintah yang tidak sah itu nggak boleh ikutin. Kalau ada yang memploklamirkan sendiri, negara selain RI dan Ideologi Pancasila, kita nggak boleh ngikut di situ. Itu sesat," jelas dia.
Apalagi bagi prajurit aktif TNI atau pun purnawirawan. Hendropriyono mengingatkan agar mengingat kembali Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
"Kita sebagai purnawirawan sendiri jangan memelopori ke arah yang keliru. Kasihan yang masih muda di dalam. Yang jelas tadi yang dibaca Pak Try Sutrisno dan kita ikuti bersama kan sumpah prajurit yang asli. Bunyinya satu setia kepada pemerintah, tunduk kepada undang-undang dan ideologi negara," Hendropriyono menandaskan.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Diungkap Menhan
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu membeberkan hasil kajian yang diterimanya terkait mulai lunturnya Ideologi Pancasila di Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam acara silaturahmi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama para prajurit aktif dan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 19 Juni 2019.
Dalam pengamatan Ryamizard, ada 23,4 persen mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. 23,3 persen pelajar SMA setuju jihad untuk negara Islam. 18,1 persen pegawai setuju tak setuju dengan ideologi Pancasila.
Selain itu 19,4 PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dan 9,1 persen pegawai BUMN yang menyatakan tak setuju dengan ideologi negara. Dan kurang lebih 3 persen ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila.
Advertisement
