Liputan6.com, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengendus bau korupsi pada proyek reklamasi teluk Jakarta. Dia menduga, aroma korupsi itu berkaitan dengan terbitnya Kepres No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di era Presiden Soeharto.
Proyek reklamasi ini kembali menjadi sorotan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau buatan itu. Padahal sebelumnya Anies telah menghentikan proyek reklamasi teluk Jakarta.
Advertisement
"Bisa dikatakan Kepres ini sangat erat dengan proses korupsi. Kita tahu sendiri 2016 ada kasus korupsi yang mencuat. Nah dari kasus tersebut saya bisa katakan bahwa proyek reklamasi ini juga sangat erat dengan bagaimana proses korupsi," kata Ketua KNTI Ahmad Martin Handiwinata dalam diskusi politik di Kantor Formappi, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).
Dugaan Ahmad diperkuat lewat informasi yang diperoleh pihaknya, bahwa salah satu anggota KPK yang sempat diserang berkaitan dengan penanganan kasus korupsi proyek reklamsi ini.
"Ada informasi, salah satu penyidik KPK yang diserang itu terkait dengan korupsi di reklamasi," klaim Ahmad.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
OTT Sanusi soal Reklamasi
Diketahui pada 2016, kasus korupsi proyek reklamasi ramai diperbincangkan publik. Pada waktu itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.
Sanusi ditangkap setelah menerima uang suap dari Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land (APL). Alat bukti diamankan uang suap Rp1,14 miliar jadi alat bukti, terdiri pecahan Rp100.000 sebanyak 11.400 lembar dan US$100 sebanyak 80 lembar.
Advertisement
