Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menekankan pentingnya peningkatan keterampilan bagi pekerja. Sebab bakal menjadi modal bagi pekerja Indonesia dalam menghadapi perubahan teknologi dan kondisi dunia kerja.
Dia menjelaskan, perubahan teknologi tentu akan menyebabkan peralihan kebutuhan akan tenaga kerja. Dengan demikian ada sejumlah pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi.
"Tapi akan menciptakan kesempatan-kesempatan baru. Yang hilang dan yang tumbuh akan selalu muncul. Yang penting bagaimana kita bisa mempersiapkan skill (keterampilan) yang baik di tengah perubahan. Kalau enggak tentu repot," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengatakan, sebenarnya fenomena mendapatkan dan kehilangan pekerjaan merupakan hal yang lazim. Namun, tugas pemerintah adalah memastikan agar setiap pekerja yang kehilangan pekerjaan di satu tempat dapat kembali mendapatkan pekerjaan.
"Sebenarnya orang dapat kerja dan orang masuk kerja itu kan semacam kebiasaan, yang biasa, yang lazim terjadi, orang mendapatkan pekerjaan dan orang kehilangan pekerjaan," ujarnya.
"Tapi yang harus dipastikan adalah bagaimana orang bisa selalu bekerja. Ketika dia hilang pekerjaan, dia bisa dapat pekerjaan yang baru," urai Hanif.
Karena itu, program-program peningkatan keterampilan harus terus digalakkan dan ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian pekerja Indonesia selalu siap dan adaptif dengan perkembangan teknologi dan kondisi dunia kerja.
"Itu kan kuncinya di skill. Itulah kenapa pemerintah fokus mempersiapkan skill ini sebagai semacam defense capacity. Karena kita sadar betul angkatan tenaga kerja kita masih didominasi oleh mereka yang lulusan SD SMP. Kalau pendidikannya rendah, skill pun tidak ada, pasti orang menghadapi PHK juga berat," tegas Hanif.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Genjot Pembangunan SDM Melalui Jalur Pendidikan Vokasi
Agus Sartono, Deputi Bidang Kordinasi Pendidikan Agama dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuudayaan (Kemenko PMK), menyatakan pembangunan sumber daya manusia atau SDM sudah dimulai sedini mungkin di akhir periode pertama Presiden Jokowi.
Sebab, bila kelak terpilih kembali, negara bisa mengakselarasi dengan cepat target pembangunan manusia yang masuk dalam gagasan kinerja petahana.
"Pemerintah lima tahun mendatang fokusnya ini pembanganunan SDM. Seperti salah satunya meningkatkan kualitas lulusan vokasi dan perguruan tinggi baik di universitas dan politeknik," kata Agus dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Selain peningkatan SDM di dua bidang pendidikan tersebut, pemerintah juga menaruh fokus kepada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat lulusan SMK yang menganggur menempati urutan teratas dalam data pengangguran di Indonesia.
"Setiap tahun SMK meluluskan 1,4 juta orang, kami juga ingin berupaya meningkatkan kompetensi mereka agar berdaya saing dan kinerja makin berkualitas," jelas Agus.
Advertisement
Ratas Pendidikan Vokasi, Jokowi Minta Sistem Pendidikan Diperbaiki
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait pendidikan dan pelatihan vokasi bersama para menteri kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
"Tadi kita membahas dari sisi suplainya, sisi pendidikan, dan pelatihan. Jadi sebenarnya jumlah BLK dan SMK itu banyak, belasan ribu, tapi sekarang yang menjadi concern adalah kualitas dan kecocokan dengan bidang kerja," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis.
Sehingga kata Bambang, Jokowi meminta agar semua SMK, Badan Latihan Kerja memperbaiki pendidiknya. Salah satunya yaitu memiliki sertifikat, kompetisi yang dihasilkan sekolah. Sehingga nantinya murid-murid yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan lebih cepat.
"Sehingga tadi Presiden meminta agar semua SMK, BLK, benar-benar dilihat seperti apa kualitasnya kemudian sertifikasi kompetensi apa yg bisa dihasilkan dari sekolah-sekolah tersebut yang nantinya sesuai dengan kebutuhan kerja," lanjut Bambang.
Sebab itu, Jokowi meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menristekdikti Mohamad Nasir, serta Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri untuk melihat beberapa SMK yang tidak berkualitas dan memperbaikinya.
"Cuma sekarang kita tidak bisa memulai dari nol jadi kita harus memanfaatkan yang ada. Yang ada ini harus, bukan masalah jumlah rasio guru atau segala macam,tapi adalah kecocokan dari keahlian dan ketrampilan lulusan dengan yang dibutuhkan pasar kerja. Sisi suplay harus mendengar sisi kebutuhan," kata Bambang.
Kemnaker Prioritaskan Pembangunan SDM Melalui Pelatihan Vokasi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) fokus dalam menggenjot pelatihan vokasi. Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2019.
“Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam acara Fun Walk Skill For Future di BBPLK Bekasi pada Minggu (7/4/2019).
Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker Hanif persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser ke persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.
"Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” ujar Menaker.
Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi.
Masifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.
Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren.
Khusus merespon perkembangan industri berbasis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018. Ini adalah sebuah Talent Hub untuk merespon era baru industri digital dan Industri 4.0. “Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker,” ungkap Hanif.
Advertisement
