Sejumlah aktivis Masyarakat Peduli Kota Sungai Penuh dari Provinsi Jambi melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Aktivis mendesak KPK memeriksa Wali Kota Sungai Penuh Asyafri Jaya Bakti terkait kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp 1,6 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Sejumlah aktivis Masyarakat Peduli Kota Sungai Penuh dari Provinsi Jambi melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Aktivis mendesak KPK memeriksa Wali Kota Sungai Penuh Asyafri Jaya Bakti terkait dugaan kasus jual beli jabatan. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Sejumlah aktivis Masyarakat Peduli Kota Sungai Penuh dari Provinsi Jambi melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Aktivis mendesak KPK memeriksa Wali Kota Sungai Penuh Asyafri Jaya Bakti terkait kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp 1,6 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Sejumlah aktivis Masyarakat Peduli Kota Sungai Penuh dari Provinsi Jambi melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Aktivis mendesak KPK memeriksa Wali Kota Sungai Penuh Asyafri Jaya Bakti terkait dugaan kasus jual beli jabatan. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Sejumlah aktivis Masyarakat Peduli Kota Sungai Penuh dari Provinsi Jambi melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Aktivis mendesak KPK memeriksa Wali Kota Sungai Penuh Asyafri Jaya Bakti terkait kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp 1,6 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
