Liputan6.com, Tel Aviv - Proposal perdamaian Timur Tengah usulan Amerika Serikat, yang salah satu poin utamanya berkutat pada upaya penyelesaian konflik Israel - Palestina, turut diragukan oleh Negeri Bintang David -- di samping Ramallah yang telah menyatakan penolakan sejak lama.
Keraguan itu datang menjelang pengumuman resmi porsi ekonomi dari proposal perdamaian Timur Tengah usulan Presiden Donald Trump yang telah lama ditunggu, populer dikenal sebagai 'Kesepakatan Abad Ini' atau 'the Deal of the Century'.
Porsi ekonomi proposal itu akan diumumkan pekan ini, dalam pertemuan tingkat tinggi di Manama, Bahrain (Konferensi Bahrain) 25-26 Juni, yang akan dihadiri AS dan delegasi negara Arab dan Timur Tengah. Sementara porsi politik akan diumumkan setidaknya September 2019.
Baca Juga
Advertisement
AS dikabarkan hendak menyiapkan paket pengembangan ekonomi senilai US$ 50 miliar - US$ 60 miliar untuk Palestina, dengan sebagian besar dana datang dari berbagai skema finansial kolektif negara-negara Arab dan pihak swasta.
Paket yang direncanakan mengalir ke Palestina akan meliputi: US$ 13,5 miliar dalam bentuk hibah; sekitar US$ 26 miliar pada pinjaman berbunga rendah; dan sekitar US$ 11 miliar dalam investasi modal swasta --semua diperuntukkan untuk 179 proyek spesifik, namun teoritis, yang bertujuan meningkatkan ekonomi Palestina.
Satu proyek spesifik adalah koridor transportasi yang menghubungkan wilayah Palestina di Gaza dan Tepi Barat dengan biaya proyek senilai US$ 5 miliar.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan tanggapan samar atas usulan Amerika, mengatakan bahwa Tel Aviv "akan mendengarkan secara adil dan terbuka."
Namun, kelompok oposisi parlemen, eks-pejabat pemerintah hingga analis pro-Israel meragukan proposal yang diusulkan Amerika Serikat.
Tentangan Beberapa Pihak Israel
Kelompok oposisi di Parlemen Israel, Yair Lapid mengkritik salah satu aspek proposal paket pengembangan ekonomi yang diajukan AS, yakni berkenaan koridor transportasi yang menghubungkan wilayah Palestina di Gaza dan Tepi Barat dengan biaya proyek senilai US$ 5 miliar.
Lapid tak mempermasalahkan anggaran yang diajukan, namun, mengkritik bahwa proyek semacam itu harus dibarengi dengan jaminan keamanan untuk Israel, katanya, seperti dikutip dari CNN.
Sementara itu, seorang pengamat dan kolumnis untuk media Israel, Itamar Eichner, juga menyerukan kekhawatiran serupa atas proyek tersebut.
"Menghubungkan Gaza dengan Tepi Barat adalah sinyal merah bagi kepemimpinan Israel. Karena, selama bertahun-tahun, pemerintah Israel justru bekerja keras agar populasi di Gaza dan Tepi barat terputus, serta telah lama menolah berbagai prooyek infrastruktur konektivitas," jelas Eichner dalama artikel opini untuk Ynetnews.com, portal media Israel.
Mengomentari rencana Gedung Putih secara umum, Yair Lapid menyebutnya sebagai "upaya konstruktif" untuk membawa kembali Palestina ke meja perundingan, tetapi menyatakan skeptis, mengingat kepemimpinan politik di pihak Israel dan Palestina.
Dia juga meragukan kesediaan negara-negara Arab untuk mendanai sebagian besar paket US$ 50 miliar itu.
"Dari pengalaman kami: mereka akan mengatakan 'ya' dan kemudian menghilang," katanya.
Menambahkan, Itamar Eichner mengataan bahwa porsi ekonomi dari proposal yang ditawarkan AS tidak menyebut insentif yang mungkin bisa memenangkan dukungan pemerintahan atau publik Israel.
Eran Etzion, mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, mengatakan pada hari Sabtu bahwa rencana Amerika tidak mengandung inovasi nyata dari perjanjian sebelumnya. Ia juga mengkritik partisipasi negara selain Israel dan Palestina yang ikut disebut dalam proposal AS.
"Anehnya, Lebanon tiba-tiba masuk dalam rancangan proposal, bersama dengan Yordania dan Mesir, sebagai target untuk investasi dan proyek-proyek. Mungkin ini bertujuan untuk membawa Lebanon ke meja perundingan dengan Israel mengenai perbatasan laut, tetapi itu bisa saja dihasilkan dari tekanan Saudi," kata Etzion.
"Bagaimanapun, hubungan Lebanon dengan masalah Palestina tidak masuk akal, dan Lebanon tentu saja tidak akan berpartisipasi dalam Konferensi Bahrain."
Etzion menambahkan: "Rencana AS juga mengabaikan referensi ke Protokol Paris 1994 atau kerangka kerja ekonomi Israel-Palestina ... karena rencana itu mempromosikan ketergantungan Palestina pada ekonomi Israel dalam banyak hal, dan terhadap kepentingan Israel.
"Itu termasuk masalah sensitif seperti mendaftarkan kepemilikan atas tanah ... yang sulit untuk disepakati oleh pemerintahan Israel yang kini dipenuhi politisi sayap kanan pro-pemukim, seperti Betzalel Smotrich dan organisasi seperti Ze'ev Hever."
Advertisement
Penolakan Palestina
Beberapa pejabat Palestina dengan cepat menolak proposal.
"Kedaulatan ekonomi ... adalah persyaratan pertama untuk kemakmuran," cuit Husam Zomlot, kepala Misi Palestina di London dan mantan perwakilan Otoritas Palestina (PA) di AS.
Hanan Ashrawi, seorang anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), salah satu fraksi politik utama Palestina, juga menolak rencana itu, dan menyerukan prioritas untuk mengakhiri pendudukan Israel.
"Pertama-tama angkatlah pengepungan di Gaza, hentikan pencurian Israel atas tanah, sumber daya dan dana kami, beri kami kebebasan bergerak dan kontrol atas perbatasan, wilayah udara, perairan teritorial, dan lain-lain. Lalu saksikan kami membangun ekonomi makmur yang bersemangat sebagai orang yang bebas dan berdaulat," cuit Ashrawi.
