JK: Militer Negara yang Ikut Misi Perdamaian PBB Butuh Modernisasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka konferensi internasional tentang persiapan pasukan bersenjata modern untuk operasi perdamaian di abad ke-21 di Jakarta. Dalam sambutannya, JK menilai misi perdamaian PBB membutuhkan modernisasi dimulai dari angkatan bersenjata setiap negara.

"Misi perdamaian PBB membutuhkan modernisasi yang dimulai dari angkatan bersenjata negara-negara kontributornya," kata JK di Hotel Bobudur, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Modernisasi tersebut, kata JK tidak hanya terbatas pada teknologi serta doktrin modern. Melainkan berbagai kapabilitas dan soft skill yang dibutuhkan para penjaga perdamaian.

"Hal-hal seperti kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, ataupun pemahaman memadai terhadap hukum internasional," ungkap JK.

Dengan kata lain, kata dia, misi perdamaian PBB membutuhkan upaya setiap negara kontributornya dalam membangun angkatan bersenjata yang kapabel dan tepat guna. Tidak terkecuali Indonesia. Indonesia ungkap JK, sedari dulu telah mencanangkan komitmennya terhadap misi perdamaian PBB.

"Melalui kontribusi yang dimulai hanya 1 dekade setelah kemerdekaannya. Pada tahun 1957, Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dengan mengirimkan personel militer ke misi UN Emergency Force di Mesir. Sejak itu, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 38 ribu pasukan penjaga perdamaian PBB," ungkap JK.

Saat ini, Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara pengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB, baik militer maupun polisi. Rekam jejak tersebut kata JK telah menjadikan peacekeeping sebagai salah satu unggulan diplomasi Indonesia dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas.

"Rekam jejak peacekeeping juga telah mengantarkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020," papar JK.