Respons Jusuf Kalla Soal Ancang-Ancang Parpol Pendukung Prabowo ke Jokowi

Sejumlah partai Koalisi Indonesia Adil Makmur ancang-ancang bergabung dengan kubu pemenang. Itupun jika MK menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Jun 2019, 02:25 WIB
Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Tahapan Pilpres 2019 segera berakhir. Sejumlah partai Koalisi Indonesia Adil Makmur ancang-ancang bergabung dengan kubu pemenang. Itupun jika Mahkamah Konstitusi menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang.

Lalu bagaimana tanggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal hal ini?

Pria yang akrab disapa JK itu mengaku tidak mau ikut campur terkait partai dari koalisi opisisi yang akan bergabung dengan kubu Jokowi. Terlebih, pada pemerintahan mendatang, dia tidak akan turut andil.

"Karena pemerintah akan datang saya tidak ikut lagi, saya tidak tahu itu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa 25 Juni 2019.

Dia menilai fenomena partai dari koalisi oposisi bergabung dengan pemerintah adalah hal lumrah. Dalam politik, tidak ada yang namanya lawan dan kawan abadi. Sebut saja pada 2014, saat itu, Partai Golkar, PAN, PPP mendukung Prabowo.

"Tapi untungnya Golkar, PAN, PPP, juga bergabung dalam pemerintahan ini. Jadi politik itu dinamis sekali. Karena itulah dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Hari ini berlawanan, tapi ujungnya juga bersamaan. Itu biasa saja dalam politik," ungkap JK.

 


Waspadai Perdebatan Internal

Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan dari kaum muda millenial di komunitas Kamis Kerja, Jakarta, Kamis (21/3). Dialog tersebut untuk mengenal sosok Jokowi dari mata seorang JK yang telah mendampinginya 5 tahun terakhir. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

JK juga mengingatkan soal potensi perdebatan internal koalisi jika banyak partai politik lawan yang merapat. Dia mengatakan, hal ini juga kerap terjadi di beberapa negara.

"Pengalaman kita, kebijakan kabinet berbeda dengan partai-partai yang ada di DPR. Itu biasa saja. Ataupun pada ujungnya seperti PAN. Karena mendukung Prabowo, menteri PAN itu di-reshuffle. Kondisi saat ini kan koalisinya dari Prabowo yang memberi sinyal merapat ke jokowi," lanjut JK.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya