Kadin Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum bagi Investor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pembantunya membuat kebijakan konkret untuk meningkatkan investasi dan ekspor di Tanah Air. Mantan Gubernur DKI ini juga ingin kebijakan tersebut dieksekusi secara serius.

Ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas Lanjutan Terobosan Kebijakan Investasi, Ekspor dan Perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

"Saya minta kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor betul-betul dieksekusi," tegas Jokowi.

Menurut pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini penggodokan kebijakan investasi dan ekspor harus berbasis masukan dari investor. Dengan begitu nantinya kebijakan yang dibuat memberikan dampak positif pada sektor perekonomian.

Jokowi kemudian menyinggung kebijakan investasi dan ekspor yang sudah dibuat selama ini tidak memberikan efek apapun pada pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakan investasi, urusan perizinan, tidak ada tendangannya apa-apa. Menurut saya, sampai saat ini enggak ada apa-apa," ucap dia.

Jokowi kembali menekankan, sesungguhnya kunci pertumbuhan ekonomi ada pada investasi dan ekspor. Investasi dan ekspor juga menjadi solusi atas persoalan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

"Saya kira saya sudah berkali-kali juga menyampaikan ekspor investasi adalah kunci utama kita dalam menyelesaikan neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan," kata dia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong optimistis pertumbuhan investasi dalam hal ini Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bakal moncer dan menyentuh double digit untuk keseluruhan tahun 2019. Hal tersebut didorong oleh relokasi bisnis akibat perang dagang.

"Prediksi saya untuk full year 2019 PMA dan PMDN kembali ke double digit. Termasuk juga PMA. Saya cukup percaya diri jadi itu satu aspek positif ekonomi sementara ini," kata dia di di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/6/2019). 

Karena itu, Indonesia perlu menjaga kinerja perekonomiannya agar dapat menarik investasi masuk. Dia menyebut sejumlah aspek harus diperhatikan dari perekonomian domestik, seperti konsumsi dan ekspor.

Terkait perkembangan maupun perluasan industri maupun relokasi industri ke Indonesia, Lembong mengatakan ada peningkatan. Meskipun demikian dia masih enggan menyampaikan perusahaan apa saja yang sudah masuk.

"Menurut saya setiap triwulan ada perluasan pabrik di indonesia akibat perang dagang. Misalnya cukup banyak pemilik pabrik sudah punya di Tiongkok dan juga punya di Vietnam dan Indonesia. Di Tiongkok mereka tidak suntik modal lagi dan tidak lagi melakukan perluasan, tapi perluasan yang dilakukan adalah di Asia Tenggara atau di negara seperti Bangladesh. Ini proses yang bekelanjutan, setiap triwulan pasti ada kami dengar berita ada perluasan pabrik," tambah dia.

Jenis industri yang dicatat, seperti elektronik dan peralatan rumah tangga. Industri-industri ini, lanjut Lembong, cukup banyak yang masuk ke Indonesia akibat perang dagang.

"Contoh ya industri elektronik rumah tangga, kayak kulkas, microwave, tv itu kan sekarang cukup didominasi oleh merek Korea dan rantai produksi mereka sudah tersebar di Asean," urai Lembong.

"Tapi kemudian waktu China booming, ekonominya naik 4 kali lipat mereka banyak bangun di Tiongkok. Sekarang mereka kayaknya sekedar menjaga stabilitas operasional di Tiongkok tapi mengurangi laju pertumbuhan, penambahan kapasitas di Tiongkok tapi menggeser fokus perluasan kembali ke Asia Tenggara dan mulai mempelajari opsi-opsi baru," tandasnya.