Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani membeberkan, beberapa kendala pertumbuhan belanja modal pemerintah yang hanya berada di kisaran 4,1 persen sejak periode 2014-2019.
Padahal pada 2015, pemerintah mulai mengalihkan belanja untuk subsidi energi untuk belanja produktif.
Askolani mengatakan, pemindahan belanja subsidi untuk belanja produktif merupakan langkah awal bagaimana pemerintah menyusun belanja modal. Namun, pemerintah tetap perlu menyeimbangkan anggaran dengan kemampuan fiskal.
"Satu sisi penerimaannya berapa cepat bisa naik. Kedua, belanja ini kita juga butuh untuk belanja-belanja yang memang harus dipertimbangkan, kita danai," kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dia menyebutkan, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur biasanya dianggarkan dalam beberapa tahun. Sehingga secara signifikan pertumbuhannya tidak terlihat tinggi.
"Belanja modal ini polanya adalah khusus infrastruktur besar itu butuh waktu, multiyears ya. Kadang-kadang bangunnya lebih dari satu tahun. Seperti jalan, kereta api, irigasi dan sebagainya itu butuh waktu panjang. Jadi sebenarnya pendanaan itu bukan setahun tapi dalam lima tahun," ujar dia.
Askolani menambahkan, alokasi belanja modal juga tidak semudah alokasi belanja lainnya. Misalnya saja untuk pembangunan infrastruktur, anggaran belanja modal baru bisa direncanakan ketika lahannya sudah ada sehingga pencairan anggarannya bisa dilakukan segera.
"Dia (belanja modal) harus ada administrasinya selesai, perencanaannya juga matang, dan kadang-kadang dibutuhkan lebih dari setahun. Makanya kadang-kadang harus dikontrakkan lagi. Itu tantangannya," pungkasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Pagu Anggaran Belanja 2020
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif anggaran belanja pemerintah pusat untuk Kementerian Lembaga (KL) pada 2020 sebesar Rp 846 triliun.
Angka ini turun 0,25 persen jika dibandingkan dengan yang diajukan pada 2019 sebesar Rp 855 triliun.
"Di 2020 pagu KL ditetapkan sebanyak Rp 854 triliun ini memang dibuat awal ini dalam satu sampai dua bulan lalu sedikit alami penurunan dibanding pagu APBN 2019 yang capai Rp 855 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.
Askolani mengatakan, pagu indikatif ini sangat sementara dan tentunya dalam waktu-waktu berjalan masih dapat dirubah oleh pemerintah. Dengan melihat kemampuan fiskal pemerintah dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja.
Adapun, penurunan tersebut terjadi karena pemerintah pada 2020 akan memfokuskan belanja KL lebih efisien dan efektif. Sehingga rupiah yang dibelanjakan akan memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa. Jika di rata-ratakan sejak 2014-2019 belanja pemerintah pusat untuk KL pertumbuhannya pertahun mencapai 8,2 persen.
Dengan masing-masing untuk belanja pegawai tumbuh 9,5 persen, belanja barang 14,3 persen, dan belanja modal 4,1 persen.
Atas dasar itu, pemerintah menginginkan agar pada 2020 belanja barang akan diefisienkan untuk kemudian dialihkan ke belanja modal semakin ditingkatkan.
Hal itu karena fokus pemerintah dalam rencana kerja pemerintah 2020 adalah pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta jaring pengaman sosial.
"Untuk dukung prioritas pemerintah, efisiensi belanja barang KL diupayakan supaya bisa dialihkan ke belanja produktif. Ini arah belanja KL secara umum," pungkasnya.
Advertisement
Kendala Pembangunan Infrastruktur
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan, beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat. Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.
"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, disi lain fokus belanja banyak. Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah daerah (jadi terbagi)," kata dia dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.
Askolani mengatakan, pemerintah sebetulnya sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif.
Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan. Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur.
Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, arah kebijakan pemerintah pada 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal pada 2020.
"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita lihat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.
