PTPN III Jajaki Ekspansi Bisnis ke Laos

Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) menyambut baik langkah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang akan mempelajari permintaan petani untuk mencabut pungutan ekspor CPO. Hal tersebut merupakan hasil dari pertemuan APPKSI dengan perwakilan Kemenko Kemaritiman, Selasa 25 Juni 2019, kemarin.

Sekretaris Jenderal APPKSI Arifin Nur Cahyono mengatakan, kedatangan APPKSI ke kantor Kemenko Maritim diterima oleh Sekretaris Menko Kemaritiman.

Dalam pertemuan tersebut, APPKSI meminta pemerintah untuk penghapuskan pungutan ekspor CPO. Saat ini pungutan tersebut tengah dihentikan sementara. Namun rencananya akan kembali diberlaku pada 1 Juli mendatang.

"Kami sampaikan bahwa kami menolak perberlakuan kembali pungutan itu. Kalau bisa dihapus saja," ujar dia di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Arifin menyatakan, alasan petani kelapa sawit menolak diberlakukan kembali pungutan tersebut karena berpotensi membuat harga kelapa sawit di tingkat petani anjlok.

"Alasannya karena jatuhnya harga TBS (tanda buah segar) sawit. Ini yang merasakan ini para petani plasma. Pungutan ini juga tidak ada gunanya juga untuk petani plasma. Ini tidak sesuai dengan UU perkebunan dan rawan penyelewengan," jelas dia.

Padahal, lanjut Arifin, saat ini harga TBS kelapa sawit sudah mulai merangkak naik. Meski kenaikan tersebut masih belum sesuai dengan harapan para petani.

"Sekarang masih merangkak naik, belum stabil. Petani plasma belum sepenuhnya merasakan kenaikan. Jadi kalau itu diberlakukan maka akan menekan harga lagi," ungkap dia.

Menurut Arifin, pihak Kemenko Kemaritiman telah berjanji untuk mempelajari lebih jauh mengenai tuntutan para petani ini. Bahkan, kata dia, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akan kembali memanggil para petani guna membahas masalah ini.

"Pak Luhut berjanji akan concern masalah petani ini. Karena dari awal beliau sudah concern sekali. Dia berjanji untuk kembali memanggil kita dari petani, akan membuka mediasi. Tapi beliau harus mempelajari dulu masalahnya. Sejauh ini kami menunggu untuk diundang lagi," tandas dia

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto. Raker ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKA KL) dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2020.

Kementerian BUMN pada tahun 2020 mengusulkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp 345,8 miliar atau naik 66,25 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp 208 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari program dukungan sebesar Rp 259,43 miliar dan pembinaan pembinaan BUMN sebesar Rp 86,39 miliar.

Adapun tahun 2020 anggaran terbesar terdapat pada Anggaran Belanja Modal berupa Pengadaan Tanah dan Renovasi Gedung.

Airlangga menjelaskan, tambahan anggaran belanja 2020 ini diajukan salah satunya bertujuan untuk merenovasi gedung kementerian yang terletak di terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk anggaran renovasi sebesar Rp 50,9 miliar.

"Diperlukan renovasi dengan pertimbangan aspek keselamatan karena cukup banyak kejadian plafon jatuh menimpa pegawai. Apalagi ruang kerja saat ini tidak nyaman untuk menampung tambahan 133 pegawai baru," tuturnya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).