Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyerap beras milik Perum Bulog dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyaluran beras ke masyarakat.
Menteri Sosial, Agus Gumiwang menyebutkan, ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan Bulog. Kedua belah pihak memiliki kepentingan serupa untuk memaksimalkan penyaluran beras ke masyarakat.
Selain itu, dia menyatakan keputusan tersebut diambil karena kualitas beras Bulog sudah teruji. Hal ini kemudian yang membuat Kementerian Sosial yakin untuk menjadikan Bulog sebagai supplier utama program BPNT.
"Saya percaya Bulog kualitasnya akan baik. Saya tidak ada keraguan sama sekali. Kemampuan Bulog untuk mensupply beras yang baik dan berkualitas," kata dia saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dalam implementasinya nanti, Bulog dapat menjual beras miliknya dalam gerai e-warung, yang merupakan instrumen dari penyaluran program BPNT.
Dia optimistis, pihaknya akan mampu menyerap beras Bulog sebanyak mungkin. Bahkan, pihaknya siap menyerap hingga 100 persen dari kebutuhan program BPNT.
Pada 2019, program BPNT membutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras dengan asumsi 1 KPM menerima 10 kg. "Kita akan upayakan akan lebih dari 70 persen. Akan di atas 70 persen. Ya kalau bisa 70 sampai 100 persen," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Ada Bantuan Pangan Nontunai Dorong Bulog Jadi Komersial?
Sebelum munculnya kebijakan pemerintah yang menerapkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dinilai mengancam keberlangsungan Perum Bulog didalam negeri.
Program andalan Kementerian Sosial (Kemensos) itu dipandang mengancam perusahaan pelat merah Bulog untuk bangkrut.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan, pemahaman yang tidak merata terkait kebutuhan beras masih terjadi di antar kementerian dan lembaga (K/L). Oleh karena itu, setiap pihak menurut Buwas masih banyak memiliki kepentingan masing-masing.
"Bulog juga punya keterbatasan. Kita nyerap beras dengan dana pinjaman, pakai bunga komersial itu. Jadi bukan pakai APBN," tutur dia di Jakarta, Senin, 2 Juli 2019.
Buwas melanjutkan, pihaknya mengaku siap jika memang Perum Bulog pada akhirnya bergerak ke arah komersial. Padahal, selama ini Bulog bertugas menjalankan stabilisasi pangan didalam negeri.
"Kalau memang pure bulog itu akan bergeser ke komersial. Saya senang aja. Saya yakin bisa laksanakan itu," ujarnya.
Buwas melanjutkan, sebagai program pemerintah, BPNT seharusnya dapat melibatkan Bulog. "Jadi kalau BPNT tak diberikan ke Bulog ya percuma ini kita menyerap," tegasnya.
"Jadi cobalah urusan pangan diserahkan ke Bulog karena cadangan pangan negara itu ada di bulog. Jadi kita harus impor daging, ayam, gula itu seharusnya yang menentukan bulog karena bulog tak ada kepentingan dagang, kepentingan cari duit. Tugasnya jadi buffeer stoknya negara," tambah dia.
Advertisement
Pemerintah Cari Jalan Agar Stok Beras 2,3 Juta Ton Dapat Disalurkan
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK tengah mencari jalan keluar agar stok beras di gudang Bulog sebanyak 2,3 juta ton dapat disalurkan. Sebab, apabila terus-terusan ditahan di gudang Bulog, kualitas beras akan rusak.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya akan melibatkan Perum Bulog dalam urusan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang selama ini tengah dijalankan oleh lingkup kementeriannya. Dengan demikian stok beras yang berada di gudang Bulog dapat tersalurkan dengan cepat.
"Kita cari jalan keluar supaya beras di gudang Bulog itu bisa tersalurkan. Komitmen kita," katanya saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
Agus menambahkan pihaknya juga membuka peluang apabila nantinya Bulog mau bekerja sama dengan BPNT untuk penyaluran bantuan sosial. Pihaknya juga memberikan kesempatan bagi Perum Bulog untuk menjadi supplier.
"Iya, secara kualitas dan Bulog sanggup untuk itu. Nanti diutamakan untuk disalurkan dalam BPNT. Tentu dengan kualitas yang memang sudah siap. Sekarang bulog sudah siap kualitasnya bagus," katanya.
