Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa sampai hari ini, personel pengamanan yang diterjunkan saat mengawal jalannya sidang sengketa Pemilu 2019 sudah mulai dipulangkan secara bertahap.
"Secara bertahap. Hari ini sudah mulai ada yang kembali ke daerah sampai nanti pertengahan bulan ini. Kan tidak mungkin semua 7 ribu personel pulang bersamaan," kata Dedi di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019).
Advertisement
Menurut Dedi, personel Brimob yang diterjunkan sebanyak enam ribu lebih, sedangkan Sabhara lebih dari seribu personel. Total anggaran yang dikeluarkan Polri untuk operasi pengamanan proses Pemilu 2019 mencapai Rp 178 miliar.
"Jadi untuk jumlah total anggaran selama bulan April hingga bulan awal Juli ini seluruhnya Rp 178 miliar," ungkap Dedi.
Dedi melanjutkan, dana ratusan miliar itu digunakan untuk menyewa peralatan, dukungan kendaraan bermotor, dan lainnya.
"Itu sudah lengkap untuk membiayai (pengamanan) yang di Jakarta," katanya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tidak Tunggu Presiden Dilantik
Dedi juga menyampaikan, pemulangan personel kepolisian di daerahnya masing-masing tidak akan menunggu hingga pelantikan presiden. Menurutnya, pada saat pelantikan pada bulan Oktober nanti tensi konflik sudah mengendor.
"Enggak (menunggu pelantikan presiden). Pelantikan diprediksi eskalasi ancaman tidak sekompleks eskalasi saat pengumuman baik di KPU, Bawaslu dan MK serta pleno terakhir," ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak 10 ribu personel dipersiapkan untuk mengamankan penetapan presiden dan wakil presiden di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Minggu 30 Juni 2019.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menjelaskan skema pengamanan di KPU dilakukan oleh personel gabungan TNI, Polri dan juga unsur Pemprov DKI.
"Di KPU hampir 10 ribuan yang kita siagakan di sana gabungan dari TNI-Polri dan Pemprov yakni kesehatan, Damkar, Dishub dan Satpol PP," ucap Argo di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
Selain itu, pihak keamanan yang sebelumnya telah melakukan pemetaan titik-titik pengamanan, kata Argo, tidak hanya menjaga kantor KPU tapi menjaga objek vital lainnya di Jakarta dengan total kekuatan sebanyak 47 ribu.
"Prinsipnya kita masih siagakan dan siapkan 47 ribu personel kemarin. Kita tempatkan di berbagai titik ada di Istana, MK, Bawaslu, KPU, DPR/MPR, semua masih terjaga ya, personel TNI-Polri masih disiagakan di lokasi," ucapnya seperti dikutip dari Antara.
Advertisement
