Liputan6.com, New York - Myanmar akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke kamp-kamp pengungsian etnis Rohingya di Bangladesh pada akhir bulan ini, untuk mengerjakan sejumlah hal yang berkenaan dengan proses pemulangan pengungsi (repatriasi) Rohingya ke Negara Bagian Rakhine.
Hal itu disampaikan oleh seorang diplomat Myanmar di PBB pada Senin 1 Juli 2019.
Duta besar Hau Do Suan mengatakan dalam pertemuan Majelis Umum PBB bahwa pemerintahannya akan "mengirim delegasi tinggi pada akhir Juli, untuk memberikan penjelasan kepada pengungsi tentang pengaturan seputar repatriasi dan pemukiman kembali," demikian seperti dikutip dari The Daily Star, Rabu (3/7/2019).
Baca Juga
Advertisement
Suan mengatakan bahwa sekitar 30.000 Rohingya telah mengajukan permohonan repatriasi, dan 13.200 di antaranya telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine.
"Mereka (yang telah terverifikasi) bisa kembali ke Rakhine kapan saja," kata Suan.
Saat ini, sekitar 740.000 etnis Rohingya mendiami kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazaar, Bangladesh, menyusul gelombang kekerasan di Rakhine pada Agustus 2017 akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok militan Arakan.
Para pengungsi mengaku melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar sebagai bagian dari operasi mereka memberangus militan.
PBB telah menggambarkan pengusiran massal Rohingya sebagai "pembersihan etnis", tetapi tentara Myanmar menegaskan kampanye itu dibenarkan untuk membasmi pemberontak Rohingya yang melakukan serangan mematikan di pos-pos perbatasan pada Agustus 2017.
Proses Repatriasi yang Tersendat
Pembicaraan politik tentang proses repatriasi, terutama yang dilakukan oleh Bangladesh dan Myanmar, telah dilakukan sejak dua tahun terakhir.
Sesuai dengan perjanjian bilateral yang ditandatangani Bangladesh dan Myanmar di Naypyidaw pada 23 November 2017, proses repatriasi pengungsi Rohingya dimulai pada 22 Januari 2018 dan selesai dalam dua tahun --tepatnya pada Januari 2020.
Namun, pelaksanaannya tersendat.
Dhaka menuduh Naypyidaw tak serius dalam memenuhi syarat-syarat repatriasi (seperti memberikan penjaminan repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat) serta sengaja mengulur-ngulur waktu.
Burma menolak tuduhan Bangladesh, mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan segala hal yang diperlukan bagi repatriasi Rohingya ke Rakhine, termasuk mendirikan pemukiman baru yang sebelumnya hancur akibat konflik bersenjata.
Di sisi lain, komunitas internasional telah mendesak Myanmar agar rencana repatriasi turut diiringi dengan pemenuhan hak-hak mendasar bagi Rohingya, termasuk, hak atas status kewarganegaraan yang selama puluhan tahun belakangan telah diabaikan oleh Naypyidaw.
Advertisement
PBB: Repatriasi Berjalan Lambat
PBB telah mengeluhkan bahwa kemajuan untuk mengatasi krisis pengungsi terlalu lambat.
"Satu-satunya solusi yang layak bagi para pengungsi adalah repatriasi yang aman, sukarela dan bermartabat ke Myanmar," kata utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner-Burgener.
"Dan tanggung jawab utama untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Rakhine terletak pada Myanmar."
Dia mengatakan bahwa "langkah pertama" untuk mengatasi krisis Rakhine adalah menghentikan pertempuran dan operasi militer di Rakhine.
Bangladesh Muak
Seorang pejabat senior untuk Kementerian Luar Negeri Bangladesh kecewa pada tertundanya proses pemulangan ratusan ribu Rohingya dari pengungsian di Cox's Bazaar ke Myanmar.
Kini, menjelang tenggat waktu repatriasi yang disepakati Bangladesh - Myanmar (yakni pada 2020), seorang pejabat di Dhaka menilai prosesi itu semakin berlarut-larut --terutama disebabkan oleh sikap Myanmar yang tidak bertanggungjawab.
Bangladesh telah mendesak Myanmar untuk menyediakan 'paket' jelang pemulangan ratusan ribu orang Rohingya --yang harus menyeberang ke Cox's Bazar untuk menghindari penganiayaan di Rakhine pada 2017-- agar mereka dapat kembali pulang secara bermartabat.
'Paket' yang diminta oleh Bangladesh terutama mencakup penciptaan situasi yang kondusif di Rakhine, meyakinkan pengungsi yang berlindung di Cox's Bazar untuk kembali ke rumah mereka, dan memudahkan proses verifikasi, lanjut pejabat itu.
"Kami sudah muak dengan permainan petak-umpet Myanmar. Kami tidak akan mendatangi mereka sampai mereka siap dengan 'paket' yang akan memastikan pemulangan para Rohingya secara bermartabat, aman, dan berkelanjutan," kata seorang pejabat senior kepada the Dhaka Tribune, dilansir pada Senin (17/6/2019).
Advertisement
