Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim tidak ada pembicaraan terkait posisi jajaran menteri kabinet kerja bersama Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin. Dia mengatakan terkait menteri yang berhak memutuskan adalah Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin.
"Enggak ada karena itu antara Pak Jokowi dengan beliau (Ma'ruf Amin)," kata JK usai bertemu Ma'ruf Amin di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Advertisement
Dia pun menepis memberikan arahan terkait hal tersebut. Menurut dia terkait kabinet adalah hak Jokowi dan wapres memberikan masukan.
"Tidak ada arahan, hanya informasi. Kalau soal kabinet itu prerogatif presiden. Tentu wapres dapat memberikan masukan," ungkap JK.
Jatah Parpol
Sebelumnya, JK menjelaskan, susunan kabinet kerja Jokowi- Ma'ruf Amin periode 2019-2024 akan diisi banyak calon menteri dari partai politik. Mengenai partai mana yang mendapat jatah menteri, dia menilai tergantung dari hasil pemilihan legislatif 2019. Menurut dia, PDIP berpotensi paling banyak mendapatkan jatah menteri.
"Jadi partai yang paling besar katakanlah PDIP seperti sekarang, maka menterinya paling banyak di kabinet, otomatis," kata JK di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 2 Juli 2019.
JK menilai, wajar suatu kabinet gabungan antara calon menteri dari partai politik dan profesional. Menurut dia, partai politik juga pasti adalah seorang yang profesional. Sehingga kualitasnya menurut dia tidak kalah dengan menteri dari kalangan profesional.
"Itu juga tidak berarti tidak profesional. Banyak juga menteri dari partai juga profesional," ujar JK.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Advertisement
