Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) tak masalah bila Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem meminta banyak jatah menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf. Menurut Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga, permintaan kursi kabinet merupakan hal wajar.
"Apa ada yang salah dengan permintaan itu? Kan tidak ada yang salah, boleh saja itu kan hak dari masing-masing partai, kalau misalnya PKB minta 10 menteri atau ada NasDem minta 11 menteri, wajar saja, tidak ada yang keliru," kata Eriko di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Advertisement
PDIP juga tak ingin mencampuri hak dan kedaulatan tiap partai yang meminta jatah menteri. Apalagi, lanjut dia, komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih.
"Dan itu sudah kita sepakati bersama bahwa memang Pak Presiden Jokowi punya hak pregogratif, apalagi kami sebagai partai yang mengusung seperti PDIP, Beliau sebagai kader utama, kader terbaik," tuturnya.
Eriko menambahkan, PDIP akan mendukung apa pun keputusan Jokowi sebagai kader partai banteng. Menurutnya, Jokowi paham mana sikap yang bijak dalam menentukan jatah menteri.
"Beliau (Jokowi) sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa selalu membicarakan hal itu, termasuk dengan Ibu Haji Megawati Soekarnoputri," tukas Eriko.
Sebelumnya, PKB berharap bisa mendapat 10 jatah menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Hal itu diungkapkan langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Semoga dari PKB yang masuk ke DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," katanya.
Sementara, Partai NasDem ikut-ikutan meminta jatah menteri ke Presiden terpilih. Partai besutan Surya Paloh itu meminta 11 menteri. Alasannya, perolehan kursi NasDem lebih besar dari PKB di DPR.
"Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Juli kemarin.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pertemuan Jokowi-Prabowo
Sementara itu, Eriko mengaku belum mengetahui kapan persisnya Jokowi dan Prabowo Subianto bakal bertemu. Dia mengaku baru mengetahui rencana pertemuan keduanya akan dilakukan pada Juli ini.
"Sampai saat ini kami belum menerima tapi memang perkembangan yang ada dalam pembicaraan non-formal dengan rekan-rekan di koalisi Pak Prabowo itu diperkirakan di bulan Juli ini," kata Eriko.
Namun, menurutnya kedua tokoh tak perlu dipaksakan segera bertemu. Dia yakin pada waktunya Jokowi dan Prabowo akan silaturahim.
"Menurut kami dengan segala kerendahan hati tidaklah hal ini (pertemuan) harus dipaksakan untuk terburu-terburu, karena saya yakin Beliau ini negarawan besar," ucap Eriko.
Eriko yakin Prabowo merupakan negarawan besar dan menghormati Jokowi sebagai presiden terpilih. Menurutnya, rencana pertemuan tak perlu dikulik terus.
"Coba perhatikan pada saat Jokowi dilantik pada periode lalu, Beliau (Prabowo) langsung datang. Itu kan hal yang luar biasa. Saya yakin ini hanya soal waktu saja nanti kita tunggu bersama kalau soal waktunya," tutup Eriko.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
