Liputan6.com, Jakarta - Dua partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 dikabarkan sudah menyodorkan nama-nama kadernya untuk posisi menteri. Misalnya PKB yang menginginkan 10 kadernya mendapat jatah menteri. Sementara Nasdem tidak mau kalah dengan menginginkan 11 kursi menteri.
Menanggapi isu jatah kabinet itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera justru, memberikan saran kepada Presiden Jokowi agar lebih merampingkan kabinetnya. Ia beralasan pentingnya reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi.
Advertisement
"Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri," ujar Mardani seperti dikutip dari Jawapos, Jumat (5/7/2019).
Wakil Ketua Komisi II DPR ini berasalan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.
"Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya," ujarnya.
Mardani mencontohkan, kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional). Fungsinya, memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru.
Ia juga mencontohkan jumlah kementerian di Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, Tiongkok juga jumlahnya sedikit. Sehingga memang perlu adanya perampingkan kabinet.
"Kabinet Obama (AS) itu 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman) 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT) 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri," katanya.
Selain itu, Mardani mengatakan, anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta. Jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya menjadi kecil. Contoh program pengentasan kemiskinan dibagi menjadi 26 kementerian/lembaga.
"Hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam yang berhasil menekan jumlah angka kemiskinan," ungkapnya.
Mardani juga mengingatkan, tidak elok struktur kabinet dijadikan sebagai alat untuk bagi-bagi jabatan. Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi. Tapi justru untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara.
"Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementerian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat," jelasnya.
Selain itu, Mardani juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang dalam sebuah wawancara ingin pemerintahan yang efektif, efisien dan tidak bertele-tele. Sehingga menurut dia, rumusnya adalah pemerintahan dengan kebinet yang ramping.
"Jadi rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian," tuturnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tanggapan TKN
Terpisah, saat dikonfirmasi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Arya Sinulingga mengatakan, saat ini memang mantan Gubernur DKI Jakarta ini menampung berbagai usulan di pemerintahan yang bakal dijalankannya. Termasuk usulan dari PKS ini.
"Ya itu usulan dari berbagai pihak bagus. Nanti semua masukan dari partai koalisi dan lainnya bisa diterima lah," ujar Arya.
Namun demikian, nantinya apakah jumlah kementerian ramping atau tidak, itu kembali lagi ke Presiden Jokowi. Nantinya kementerian yang ada akan selaras dengan visi dan misi Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
"Soal keputusannya nanti, yang pasti kementerian yang dibuat Pak Jokowi disesuaikan dengan visi misi beliau pada saat Pilpres. Dan program yang dijanjikan Pak Jokowi dikerjakan dengan baik dengan kementerian yang ada," pungkas Arya.
Simak berita jawapos lainnya di sini.
Advertisement
