Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kader Partai Golkar dari berbagai daerah mendesak elite partai tidak mencopot pengurus di daerah (DPD) dan mengangkat pelaksana tugas (Plt). Pencopotan dan penunjukan Plt di antaranya terjadi di Bali.
Kader muda Partai Golkar di wilayah Bali yang tergabung dalam Soliditas Muda Beringin (SMB) memprotes keputusan DPD I Golkar Bali yang mencopot enam ketua DPD II kabupaten dan menggantinya dengan Plt.
Advertisement
"Banyak kalangan yang menyayangkan, hal ini terjadi tidak hanya di Pulau Bali tapi di luar Bali pun termasuk banyak tokoh di Jakarta menyayangkan hal ini," kata Koordinator SMB Golkar Bali, Wayan Sumantra Karang, Kamis 4 Juli 2019.
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, Gede Sumarjaya Linggih (Demer), mencopot 6 ketua DPD II di wilayah Bali berdasarkan hasil rapat dewan pada Selasa 4 JJuni 2019. Mereka adalah Ketua DPD II Golkar Badung, I Wayan Muntra; Ketua DPD II Golkar Tabanan, Kektut Arya Budi Giri; Ketua DPD II Golkar Jembrana, I Wayan Suardika; Ketua DPD II Golkar Buleleng, I Made Adi Djaya; Ketua DPD II Golkar Karangasem, Made Sukerana; dan Ketua DPD II Golkar Bangli, I Wayan Gunawan.
Hal senada juga disampaikan kader Partai Golkar asal Maluku, Muhammad Jamil Difinuhun. Terlebih, jika pencopotan tersebut karena berbeda pandangan atau dukungan terhadap bakal calon ketua umum yang akan berlaga pada Munas 2019.
Menurut Jamil, selain alasan demokrasi di internal partai, para elite Golkar juga harus menghargai kerja keras seluruh jajaran DPD provinsi dan kabupaten maupun kota dalam memenangkan partai dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019.
Selain itu, pemberian dukungan kepada kader terbaik Partai Golkar untuk menjadi ketua umum merupakan hal biasa dalam berdemokrasi. Dengan demikian, perbedaan sikap itu jangan lantas menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Diterima Bamsoet
Sementara itu, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang terus mendapat dukungan dari pengurus DPD Partai Golkar dari berbagai wilayah, menyampaikan, bahwa sejumlah kader mengeluhkan soal pengangkutan Plt.
"Mereka menyampaikan, tidak ada lagi Plt-Plt, karena Plt untuk daerah menjadi momok bagi mereka selaku pimpinan partai di daerah. Aspirasi ini mereka sampaikan kepada saya, berharap ke depan tidak ada lagi Plt dan partai harus bisa mengayomi daerah dan membina daerah sebagaimana fungsi pengurus pusat," katanya.
Advertisement
