Indef: Pembentukan Kementerian Baru Jangan Sampai Mubazir

Pembentukan kementerian baru perlu kembali melihat asas kesesuaian fungsi.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Jul 2019, 15:40 WIB
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati (kiri) menyampaikan pendapatnya saat diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6). (Liputan6/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pembentukan kementerian baru perlu kembali melihat asas kesesuaian fungsi. Langkah tersebut agar penanganan persoalan dapat dijalankan secara lebih optimal sehingga tidak mubazir.

"Nomenklatur itu hal yang harus benar-benar dipikirkan, karena salah satu ketidakefektifan kerja pemerintah sekarang itu termasuk bagaimana menempatkan Kementerian benar-benar sesuai kebutuhan," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Sebagai contoh, dia menyebut Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut dia menggabungkan olahraga dengan kepemudaan tidak tepat.

"Misalnya sekarang, salah satu yang disebutkan Menteri Pemuda dan Olahraga. Olahraga dan pemuda itu tidak ada hubungannya secara esensi.

Dia justru memandang lebih tepat jika olahraga dimasukan dan menjadi urusan Kementerian Pariwisata, mengingat perkembangan saat ini, oleh raga merupakan salah satu bentuk pariwisata dengan potensi ekonomi yang besar.

"Olahraga sekarang justru esensinya dengan Kementerian Pariwisata. Di semua negara yang namanya sport itu adalah sumber pariwisata. Bahkan Mas Erick Thohir pun lari ke Klub Liga Dunia, itu karena sport itu mempunyai nilai value ekonomi yang luar biasa," ungkapnya.

"Jadi kalau misalnya Menteri Olahraga digabung dengan pariwisata itu jauh lebih bagus dan Menteri Pemuda digabung misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri itu akan membuat kader-kader pemimpin ke depan akan jauh lebih powerfull karena ini urusannya dekat sekali dengan domainnya, misalnya pemberdayaan dalam negeri," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:


Jokowi Diusulkan Bentuk Kementerian Ekonomi Digital

Presiden Jokowi saat akan memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Jakarta, Senin (16/4). Jokowi mengatakan proyek strategis nasional yang mulai dikerjakan pada 2018 agar segera dieksekusi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mendorong presiden petahana terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk kementerian baru pada kabinet kerja selanjutnya, yakni Kementerian Ekonomi Digital.

Pembentukan unit kementerian baru ini dinilai penting untuk merespons pertumbuhan ekonomi di era digital. Terlebih jika generasi muda bangsa yang memegang pos kendalinya.

"Syukur-syukur ada Kementerian Ekonomi Digital (pada Kabinet Kerja Jilid II). Itu bisa diisi pos anak muda," ujar Bhima saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (5/7/2019). 

Terkait siapa saja sosok-sosok yang laik mengisi posisi sebagai Menteri Ekonomi Digital, ia mencatut beberapa nama bos besar perusahaan e-commerce dalam negeri (unicorn), seperti pendiri Go-Jek Nadiem Makarim serta CEO Bukalapak Achmad Zaky.

"Banyak yang minat. Founder-founder startup unicorn bisa isi posisi itu. Buat makin maju ekonomi digital kita," ungkap dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya