Ketua DPD Golkar Cirebon Ngaku Dicopot Lantaran Dukung Bamsoet

Ketua DPD Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto mengaku dirinya dicopot dari jabatannya oleh DPP, lantaran mendukung Bambang Soesyato sebagai calon Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 06 Jul 2019, 21:00 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa kader dan simpatisan saat Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4). Acara diisi dengan penyampaian pidato politik oleh Airlangga Hartarto. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPD Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto mengaku dirinya dicopot dari jabatannya oleh DPP, lantaran mendukung Bambang Soesyato sebagai calon Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto.

Dia menuturkan, pencobotan tersebut dilaksanakan 10 hari dirinya mengumumkan dukungan kepada Bambang Soesyato atau Bamsoet sebagai Ketum. Diketahui 27 Juni 2019 dia menyatakan dukungan ke Bamsoet, yang disampaikannya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Betul (dicopot dari posisi Ketua DPD Golkar Cirebon). Kemarin, 10 hari setelah membuat pernyataan (mendukung Bamsoet)," ucap Toto kepada Liputan6.com, Sabtu (6/7/2019).

Dia menuturkan alasannya dipecat lantaran periodesasi. Tapi, menurutnya, berdasarkan SK yang dipegangnya, periodesasinya sampai 2020 menjadi Ketua DPD Golkar Kota Cirebon.

"Periodisasi SK saya tahun 2020," ungkap Toto.

 


Bantahan DPP

Terkait hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily tak menepis bahwa Toto memang dicopot dari jabatannya. Namun, dia membantah itu lantaran mendukung Bamsoet.

"Informasi dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi soal pemberhentian saudara Toto Sunanto ini bukan karena soal dukung mendukung salah satu kandidat Caketum.

Pemberhentian ini dilakukan karena yang bersangkutan diusulkan untuk dinon-aktifkan sebagai Ketua DPD PG Kota Cirebon oleh seluruh Pimpinan Pengurus Kecamatan, 5 PK se-Kota Cirebon," jelas Ace.

Menurut dia, usulan tersebut sesungguhnya telah disampaikan sejak 18 Juni 2019 yang lalu.

"Kami tidak perlu menyampaikan alasan penon-aktifan itu ke publik, karena menyangkut dengan urusan internal kami yang tak etis disampaikan ke publik, tukas Ace.

Menurutnya, Partai Golkar ini merupakan partai yang memiliki sistem organisasi jelas. "Kami tidak mungkin mengambil kebijakan tanpa landasan dan pijakan organisasi," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya