Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, realisasi produksi minyak dan gas bumi siap jual (lifting migas) hingga Juni 2019 mencapai 89 persen dari target.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target lifting migas sebesar 2 juta barel setara minyak per hari (Barel Oil Equivalent Per Day/BOEPD).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, total lifting migas selama smester pertama 2019 sebesar 1,8 juta barel BOEPD, dengan rincian lifting minyak 752 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas 1,06 juta BOEPD.
Baca Juga
Advertisement
Target lifting migas 2019 diproyeksikan tercapai di semester dua 2019, dengan beroperasinya 8 dari 11 proyek hulu migas pada semester dua tahun 2019.
“Di tengah perkembangan dunia yang sangat pesat serta kebutuhan atas energi minyak dan gas yang semakin meningkat, penggunaan teknologi dalam usaha hulu merupakan sebuah keharusan dimana kerumitan area operasi dan eksplorasi juga semakin menantang,” kata Dwi, di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Menurutnya, salah satu transformasi dalam kegiatan operasi hulu migas yang akan diaplikasikan pada tahun ini adalah Integrated Operation Center (IOC), merupakan sebuah sistem integrasi data yang mencakup beberapa aplikasi atau layanan pengelolaan kinerja operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Manfaat IOC
Salah satu manfaat IOC adalah optimalisasi perencanaan pemeliharaan fasilitas karena terbukanya data secara terintegrasi. Dengan optimasi perencanaan di awal tahun kegiatan operasi pemeliharaan fasilitas, berpotensi mengefisiensi anggaran pemeliharaan fasilitas sebesar US$ 84 juta di tahun 2019.
Layanan dan aplikasi yang tergabung di dalam IOC antara lain Integrated Operation System for Production Dashboard, Oil and Gas Lifting Dashboard, Stock Management Dashboard, Plant Information Management System (PIMS), Facility Maintenance Monitoring and Project Monitoring, Vessel Tracking Information System (VTIS), Real Time Drilling Operation, dan Emergency Response Center (ERC).
“Industri hulu migas membutuhkan sebuah transformasi dan diversifikasi usaha. Bukan hanya sekedar mencari dan memproduksikan migas saja, namun harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kebutuhan dari pasar energi, tuntutan terhadap penggunaan energi yang lebih bersih, dan lain sebagainya," tandasnya.
Penggunaan teknologi dalam kegiatan pencarian migas dibahas dalam Forum Fasilitas Produksi Migas (FFPM) 2019, dilaksanakan pada 9-10 Juli 2019, di Semarang.
FFPM merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi bersama SKK Migas. Mengangkat tema Inovasi dan Transformasi.
Advertisement
Impor Migas Tinggi, Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Rini Soemarno
Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin sidang kabinet paripurna. Jokowi menyebut bahwa ekspor Indonesia dari Januari hingga Mei 2019 mengalami penurunan sebesar 8,6 persen dengan nilai 68,46 miliar dolar AS.
"Impor Januari-Mei 2019, juga turun 9,2 persen. Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit USD 2,14 miliar," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (8/7/2019).
Jokowi lantas menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai USD 2,09 miliar pada Mei 2019. Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.
"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," ujar dia.
Kendati begitu, Jokowi menilai masih ada peluang untuk meningkatkan ekspor ditengah-tengah perang dagang Amerika-China. Menurut dia, perang dagang tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan kapasitas dari pabrik dan industri yang ada.
"Saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang. Gede-gede sekali furniture itu peluang," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada oppurtunity tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan," sambung Jokowi.
