Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menyatakan keseriusannya dalam upaya pemindahan Ibu Kota Jakarta di luar Jawa.
Pemindahaan ini, kata dia, sudah melalui konsep dan perencanaan matang yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah.
"Kita tidak ingin nantinya ibu kota baru seperti banyak kota di Indonesia yang umumnya tidak direncanakan baik," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
Bambang mengatakan di Indonesia sendiri saat ini banyak kota-kota kecil yang berkembang dengan besar namun perencaannya tidak begitu baik. Oleh karenanya, melalui ibu kota baru ini pihaknya menginginkan agar terkonsep dengan baik dan matang.
"Kita ingin ideal diterapkan di ibu kota baru. Dipikirkan lebih awal, infrastruktur disiapkan," imbuhnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ibu Kota Baru Miliki Jaringan Gas
Melalui ibu kota baru nanti, Bambang juga berharap semua persoalan-persoalan kecil yang selama ini terjadi di kota-kota kecil tidak terjadi disana. Seperti misalnya penggunaan tabung gas.
"Di ibu kota tidak ada lagi LPG. Orang masak dengan jaringan gas kota yang dibangun lebih awal. Tidak seperti saat ini banyak bergantung karena tidak ada jaringan gas kota," katanya.
Kemudian, persoalan air. Nantinya ibu kota baru tidak lagi ada rumah-rumah dengan sumur air. Semua meski sudah tersambung dengan jaringan perusahaan daerah air minum (PDAM). "Sehingga water supplay tidak jadi masalah dan bisa menikmati air berkualitas tanpa merusak lingkungan," imbuhnya.
Mengenai polusi yang terjadi seperti di Jakarta, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep green city. "Kalimantan yang lebih dekat dengan forest city dan energinya harus terbarukan. clean dan renewable energy," pungkasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Kebutuhan Gas Meningkat Jika Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan, kebutuhan gas Kalimantan meningkat sebesar 1.222,92 MMSCFD jika Ibu Kota Indonesia pindah ke pulau tersebut.
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Assa mengatakan, saat ini rencana pemindahan ibu kota yang kajiannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah mencapai 90 persen. Dipastikan ibu kota yang terpilih berada di Kalimantan.
Dengan tahapan proses pemindahan ibu kota negara pada 2019 sebagai keputusan, pada 2020 sebagai proses perencanaan, kemudian pada 2021-2023 proses pembangunan, dan 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.
"Bappenas memastikan bahwa pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia yang baru ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 2024. ," kata Fanshurullah, di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Atas langkah tersebut, perlu direncanakan secara matang kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur khususnya di bidang gas bumi khususnya di Kalimantan.
Dengan rencana pemindahan ibu kota negara, potensi kebutuhan gas bumi diperkirakan sebesar 1.222,92 MMSCFD.
Rincian kebutuhan pembangkit listrik 528,6 MMSCFD, potensi konsumsi gas penduduk 46,30 MMSCFD, potensi pemindahan 34 Kementerian 17,02 MMSCFD, dibangunya satu kawasan industri 530 MMSCFD, jaringan gas 101 MMSCFD.
"Maka diperkirakan terdapat demand dari Fasilitas Pembangkit Listrik, Potensi Ibu Kota, Potensi Pemindahan 34 Kantor Kementerian, Pengembangan KEK dan KI (Maloy Batuta, Batulicin, Jorong, Ketapang, Tanah Kuning Dan Landak), industri gas bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku, jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil serta BBG untuk transportasi," papar Fanshurullah.
