Pengusaha Minta Ada Dana Lurah Agar Konsumsi Bertambah

Dana Lurah dianggap penting untuk meningkatkan konsumsi.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 30 Mar 2021, 20:12 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Usai ada Dana Desa, kini Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap pemerintah mengucurkan Dana Lurah. Kehadiran dana tersebut dinilai bisa meningkatkan konsumsi di Indonesia.

"Kita tahu bahwa dana desa tahun lalu Rp 60 triliun, tahun ini Rp 70 triliun. Mudah-mudahan ada Dana Lurah. Itu juga tentunya akan menambah peningkatan konsumsi," ujar Ketua Umum DPP Aprindo Roy N Mandey, Kamis (11/7/2019) di Jakarta.

Roy berkata Dana Lurah untuk konsumsi adalah tepat. Sebab,  menurut catatan Roy sektor konsumsi memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada semester I tahun ini saja sektor konsumsi rumah tangga menyumbang 56,82 persen ke perekonomian.

"Belum ada (sektor) yang bisa berkontribusi sebesar itu," tegas Roy.

Dana Lurah itu menurut Roy akan berbeda dari Dana Desa. Jika selama ini Dana Desa fokus kepada pembangunan desa, maka Dana Lurah adalah untuk membangun produktivitas ekonomi yang konsisten.

Idenya adalah usai beres memakai Dana Desa, maka warga bisa memakai Dana Lurah untuk lanjut mengajar kewirausahaan (entrepreneurship) ke penduduk sehingga mereka produktif dan meningkatkan konsumsi.

"Indonesia ini unik ada kepala desa tapi ada lurah. Desanya sudah diberikan untuk peningkatan productivity atau juga pembangunan desa, tapi lurahnya kita harap juga dapat diberikan sehingga fokusnya Dana Lurah ini untuk entrepreneurship masyarakat desa," ujar Roy.

Lewat kegiatan entrepreneurship itulah Roy yakin konsumsi masyarakat bisa meningkat. Sebab, ia menyebut konsumsi mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Karena konsumsi itulah pendukung ekonomi kita," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


5 Tahun Lagi, Dana Desa Capai Rp 400 Triliun

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo pada dialog Merajut Masa Depan Indonesia.

 

Eko menambahkan jika sebelumnya dana desa yang diberikan pemerintah sebanyak Rp 257 triliun sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur, namun kali ini dana yang diberikan akan dipakai untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemendes berharap peningkatan dana desa ini nantinya bisa memperbaiki desa-desa baik dari segi infrastruktur hingga sumber daya manusia dan perekonomiannya. Untuk itu, bersama Bank Dunia Kemendes PDTT membangun kerjasama dalam program Bursa Inovasi Desa.

Program ini nantinya diharapkan dapat menggali ide-ide kreatif yang ada untuk menggunakan dana desanya lebih tepat lagi seperti desa-desa maju di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan lebih cepat berkembang menjadi negara maju.

Selain itu, workshop ini juga memberikan pengajaran pada pengawas di daerah dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa lewat inovasi desa. Dengan begitu bisa dievaluasi apakah penggunaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut atau belum.

Ansar menambahkan, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan aktif untuk melakukan pengawalan. Dengan begitu semua program dapat dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah ke pemerintahaaan yang baik  (good governance). Selain itu, workshop ini juga diharapakan dapat membantu tercapainya pemanfaatan Dana Desa yang lebih optimal.


Cara Kemendes PDTT Maksimalkan Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada acara Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam rangka peningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meresmikan Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di Hotel Sultan, Jakarta.

Kali ini peresmian di wakili oleh Plt. Inspektur Jenderal Ansar Husen yang mewakili Menteri Desa, Eko Putro Sandojo.

Ansar menjelaskan, tujuan dari kegiatan Workshop Pengawasan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Program Inovasi Desa, meningkatkan partisipasi pelaku inovasi desa dalam pengendalian dan menindaklanjuti hasil pengawasan Program Inovasi Desa (PID). 

"Workshop Pengawasan PID ini juga diharapkan memberikan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan PID serta capaian kinerja PID. Salah satunya seperti sejauh mana kinerja PID dapat menggali potensi SDM dan SDA Desa sehingga masyarakat dapat lebih memahami ilmu dan skill yang diperlukan," kata Ansar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 4 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya