Liputan6.com, Jakarta Dalam kunjungannya ke Luksemburg, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro coba berdiskusi dengan The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk ikut masuk berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Menteri Bambang mengatakan, untuk mewujudkan inisiatif konektivitas regional yang terintegrasi, AIIB harus mampu mengeksplorasi dan mengidentifikasi kesamaan sekaligus saling melengkapi inisiatif di antara negara-negara anggota untuk menciptakan sinergi.
Baca Juga
Advertisement
"Idealnya, rencana infrastruktur tersebut harus kompatibel dengan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, saya dorong AIIB dapat mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) sebagai platform untuk membangun sinergi di antara Multilateral Development Bank (MDB)," ungkap dia lewat sebuah keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2019).
Dia menjelaskan, kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia yang masif, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang memerlukan alokasi pembiayaan dari berbagai sumber yang tergantung pada sifat dan kelayakan proyek secara komersial.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Model Kerjasama
Untuk mendorong kontribusi swasta dalam membiayai proyek infrastruktur, pemerintah Indonesia disebutnya telah memulai pendekatan inovatif dengan mendorong sinergi anggaran negara dan swasta.
Seperti lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang difokuskan untuk membantu proses pembiayaan guna mencapai financial closing, terutama pada proyek dengan Internal Rate of Return (IRR) di atas 13 persen.
Menteri Bambang pun menjabarkan, untuk meningkatkan saham infrastruktur terhadap PDB dari 43 persen di 2017 menjadi 50 persen di 2024, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar USD 429,7 miliar atau sebesar 6,1 persen PDB pada periode 2020-2024. Jumlah ini meningkat 20 persen dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar USD 359,2 miliar pada 2015-2019.
"Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU juga PINA. Pemerintah Indonesia sudah memiliki 83 proyek KPBU dengan estimasi nilai lebih dari USD 40 miliar dalam pipeline, sementara untuk PINA sudah ada 30 proyek dengan lebih dari USD 50 miliar dalam pipeline," terangnya.
Pada proyek KPBU, Bambang mendorong AIIB untuk memberikan dukungan persiapan proyek dan memberikan nasihat untuk meningkatkan kualitas dan transaksi proyek yang sesuai dengan kriteria investor. Tidak hanya, AIIB juga diminta untuk memberikan dukungan pada fase konstruksi proyek.
Advertisement
Pembangunan Teknologi Informasi
Guna mengatasi kesenjangan digital, sambungnya, pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil.
Dia memandang koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah merupakan hal yang penting, terutama untuk memastikan agenda pengembangan TIK nasional dapat berjalan selaras dengan strategi dan agenda pembangunan daerah setempat.
"Di bidang konektivitas, Indonesia telah menjalankan beberapa proyek berskala besar untuk membangun backbone internet dan konektivitas informasi, seperti konstruksi Palapa Ring dan Proyek Satelit Multifungsi. Prioritas investasi selanjutnya akan diberikan kepada proyek infrastruktur TIK untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas konektivitas di seluruh Indonesia, termasuk menghilangkan blank spot di daerah terpencil," pungkas Menteri Bambang.
