Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan penerbit dan masyarakat terhadap kehadiran buku-buku tes CPNS yang mencatut nama instansi negara. BKN telah menuntut agar buku itu ditarik, atau jika tidak akan ada konsekuensi.
"Kami sudah menyurati, karena di Gramedia, di tempat-tempat lain, ada logo CAT BKN, ada logo BKN sebagai insititusi. Kami sudah menyurati mereka itu (bukunya) ditarik, kalau tidak ada konsekuensinya. Itu ada hak kekayaan intelektual," Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).
Baca Juga
Advertisement
Ridwan khawatir buku-buku tersebut menyesatkan persepsi masyarakat bahwa soal-soal di buku tersebut memang berasa dari BKN. Padahal, BKN tidak pernah bekerja sama dengan penerbit atau institusi terkait buku soal seleksi CPNS.
"Kita sudah ingatkan tetap saja (penerbit) melakukan hal yang sama, mungkin alasannya supaya lebih laku dan sebagainya, tapi itu tetap salah," jelasnya.
Sebelumnya, pihak BKN sudah sering mengingatkan tidak ada latihan seleksi CPNS. Namun, masih ada akun di media sosial, seperti Instagram, yang menawarkan pelatihan soal.
Jika ingin melakukan simulasi, pihak BKN menyarankan agar calon peserta ikut situs resmi seperti cat.bkn.go.id. Ada juga pelatihan offline yang diadakan di Jateng Fair.
Ridwan pun mengingatkan BKN tidak pernah memungut biaya untuk pelatihan seleksi CPNS. Pihak manapun yang memungut biaya untuk try-out atau pelatihan seleksi CPNS dipastikan bukan dari BKN.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Kementerian PANRB Bakal Perbaiki Sistem Ranking pada Seleksi CPNS 2019
Menjelang seleksi CPNS 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) siap melakukan evaluasi. Salah satunya soal sistem ranking yang tahun lalu menuai polemik.
Lewat perbaikan ini, diharapkan tes dapat memberi hasil lebih baik bagi para peserta seleksi CPNS 2019. Ini terutama untuk menjaring generasi muda berkualitas yang ingin menjadi aparat sipil negara.
"Pokoknya akan dibuat sistem sedinamis mungkin, sebagus mungkin, untuk kepentingan paling tidak dua kepentingan, tentang kualitas SDM itu yang bisa kita rekrut, yang kedua juga tidak menafikan kebutuhan dan kepentingan individu-individu, generasi muda, yang akan mengabdi pada negara. Kita akan perbaikilah," ujar Menteri PANRB Syafruddin di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, pada Selasa, 2 Juli 2019.
Sebagaimana diketahui, tahun lalu terdapat banyak peserta yang gagal Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) sehingga formasi terancam kosong. Pihak Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya memutuskan untuk menerapkan sistem ranking.
Dengan sistem itu, maka peserta di sebuah formasi yang nilai SKD memenuhi persyaratan ranking dapat ikut bersaing di Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sehingga menghindari kondisi "auto-lulus" usai seleksi SKD.
Dalam kesempatan yang sama Syafruddin turut menyebut bahwa pemerintah akan selalu memperhatikan nasib tenaga honorer. Para honorer juga akan diperhatikan lewat PPPK.
"Guru di PPPK ada standar prioritas, karena kita selalu memperhatikan guru honorer, karena umurnya banyak yang sudah lewat, akhirnya direkrut lewat PPPK," ucap Syafruddin.
Rencananya, seleksi PPPK tahap II akan terlaksana setelah 17 Agustus 2019. Sementara, CPNS 2019 akan dilaksanakan pada Oktober mendatang.
Advertisement
Kabar Gembira, Ini Jadwal Seleksi CPNS dan PPPK 2019
Syafruddin mengumumkan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2019 akan dilaksanakan masing-masing pada Agustus dan Oktober.
"CPNS nanti bulan sepuluh (Oktober). PPPK tahapan kedua ini akan dilakukan kira-kira setelah 17 Agustus paling lama," ujar Menteri Syafruddin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Selasa (2/7/2019).
Syafruddin menyebut, pemerintah kekurangan formasi guru serta tenaga kesehatan, terutama perawat, bidan, dokter untuk mengisi Puskesmas.
Ia melanjutkan, dalam rekrutmen kali ini, jabatan tenaga administratif akan dikurangi. "Terutama kebutuhan di bidang infrasturktur, juga kepentingan-kepentingan yang lebih menjurus kepada skill, jadi tenaga administratif akan kita kurangi," ujarnya.
Untuk saat ini Syafruddin menyebut CPNS masih belum menerima jumlah kebutuhan dari daerah.
Ketika ditanya mengenai sistem perekrutan seperti ranking, sang menteri berkata ingin tes yang dinamis dan fokus ke generasi muda.
"Pokoknya akan dibuat sistem sedinamis mungkin, sebagus mungkin untuk kepentingan bagaimana kualitas SDM itu bisa kita rekrut, kemudian tidak menafikan kebutuhan individu, generasi muda, yang ingin mengabdi pada negara," tegasnya.
