Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya membuka pintu untuk investasi. Salah satunya dengan menciptakan regulasi yang mudah dan memangkas aturan yang berbelit-belit.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, yang turut hadir dalam acara Visi Indonesia, menyinggung pemerintahan Anies Baswedan yang tak ramah investasi.
Advertisement
"Makanya waktu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Djarot, itu mempermudah investasi masuk. Tapi setelah pergantian, banyak yang terhambat karena kepentingan, ini enggak boleh ada," ucap Prasetyo di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).
Politikus PDIP tersebut menuturkan, baik itu gubernur, wali kota ataupun bupati, semuanya harus sepakat dan sama, bahwa kebijakan pusat harus diteruskan. Dia pun mengaku akan mengajak bicara Anies Baswedan soal ini.
"Jangan dihambat. Saya akan berdiskusi dengan Pak Gubernur apa yang diutarakan Pak Jokowi akan disampaikan ke beliau," ungkap Prasetyo.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tak Boleh Lihat 'Warna'
Dia menuturkan, jika bicara masalah pemerintah pusat dan daerah, tidak boleh melihat warna. Tapi harus melihat masyarakat dan kepentingan rakyat banyak.
"Bagaimana investasi di daerah akan maju, kalau terhambat dengan urusan partai politik. Jadi kalau sudah terpilih menjadi gubernur atau presiden, lepaskan itu jubah. Dia melihat bagaimana bangsa ini ke depan lebih hebat. Kalau saya melihat seperti itu. Karena bukan seperti apa-apa, di pemerintah daerah untuk investasi, contohnya Jakarta, itu ketakutan karena aturan-aturan banyak yang masih terhambat," ungkap Prasetyo.
Dia menuturkan, jika pemerintah pusat sudah beres. Seharusnya pemda juga sama.
"Kalau Pemerintah pusat ini beres, mudah. Yang tadinya mungkin setebal 200 halaman dibuat 1 halaman. Itu mempermudah pemerintah daerah. Tapi kalau Pemerintah daerah tak mengikuti lagi, ini menghambat.Jadi harus tidak ada warna disitu. Harus sama, samanya pemerintah," pungkasnya.
Advertisement
