Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadikan momentum peringatan hari pajak 2019 untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya sektor ekonomi digital atau e-commerce. Di mana hal ini sudah menjadi pembahasan serius dalam pertemuan negara G-20 di Osaka beberapa waktu lalu.
"Tantangan perpajakan di era ekonomi digital menjadi topik yang sangat penting dan dibicarakan dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Diretorat Jenderal Pajak," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Baca Juga
Advertisement
Potensi perpajakan dari ekonomi digital tersebut sangat besar sekali apalagi penggunaan internet sudah semakin luas. Namun sayangnya, realisasi di lapangannya, penerimaan pajaknya masih rendah dan belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. "Realisasi masih belum mencerminkan besarnya penggunaan e-commerce," jelasnya.
Pada era ekonomi digital ini, kata Sri Mulyani, kegiatan usaha sudah dilakukan antar lintas negara alias serba digital. Perusahaan asing tidak perlu lagi membuka kantor di Indonesia untuk bisa meraup keuntungan atau cukup dilakukan melalui sistem online.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sistem Perpajakan Harus Fleksibel
Oleh sebab itu, perpajakan juga harusnya bisa lebih fleksibel. Artinya, negara harus bisa mengenakan pajak kepada perusahaan asing yang mendapatkan keuntungan dari dalam negeri.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pendefinisian ulang dari bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) menjadi agenda penting untuk di antisipasi baik di dalam negeri maupun di dunia. Adapun perubahan nantinya adalah dari bentuk BUT alias permanent establishment menjadi significant economic presence.
“Jadi bukan lagi fisik, tapi nilai ekonomi dan kegiatan yang menggenerate nilai tambah dan pendapatan menjadi sangat penting. Ini adalah tugas berkelanjutan yang saya harap bisa dilaksanakan dan diselesaikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Sri Mulyani Lega Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo, Mengapa?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun MRT Sabtu kemarin. Menurutnya hal tersebut merupakan sinyal positif proses politik di Indonesia.
"Ya kita senang bahwa proses politik mulai demokrasi pemilu presiden legislatif maupun di daerah sudah selesai dengan baik dan hasilkan hasil yang dihormati oleh semua," kata dia saat ditemui dalam acara Dies Natalis PKN STAN, Tangerang, Minggu (14/7/2019).
Menurutnya, seorang pemimpin negara memang sudah seharusnya menunjukkan hal tersebut kepada masyarakat. "Pimpinan negara miliki tanggung jawab untuk tunjukan ke masyarakat, kita merasa lega dan senang ini terjadi apa yang disebut pertemuan di dalam simbol bahwa proses politik berjalan dengan baik dan hasil yang dihormati bersama," ujar Sri Mulyani.
Dia melanjutkan, hal tersebut juga menandakan meski ada persaingan dan kompetisi namun persatuan tetap yang utama. Sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga negara.
"Dan yang berkompetisi sekarang juga lakukan langkah untuk menunjukan ke seluruh bangsa Indonesia bahwa kita bersatu meski pernah berkompetisi," jelas Sri Mulyani.
Dia juga berharap hal tersebut merupakan salah satu contoh sikap negarawan yang dapat dicontoh oleh generasi muda khususnya para mahasiswa.
"Itu refleksi sangat baik terutama untuk mahasiswa dan generasi muda adalah suatu wajah dan pelajaran kenegaraan yang bisa dilihat dann dipelajari," tutupnya.
