Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin jika dampak kekeringan yang terjadi sekarang tidak akan mempengaruhi produksi padi di provinsi setempat. Sebab masih banyak pasokan padi hingga akhir Desember 2019.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi S mengatakan, untuk dampak kekeringan ini diharapkan agar masyarakat tidak perlu khawatir karena produksi padi di Jatim sampai akhir tahun masih surplus sampai 3,2 juta ton.
"Itu bukan untuk konsumsi kita sendiri, masih bisa untuk 15 provinsi di luar Jatim," katanya saat ditemui di kantor Karantina Pertanian Surabaya, Jalan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 16 Juli 2019, dilansir Antara.
Baca Juga
Advertisement
Ia mengemukakan, saat ini luas areal pertanian yakni padi di Jawa Timur seluas 1,8 juta hektare dan dari jumlah tersebut, lahan yang kekeringan mencapai 1,35 persen serta lahan yang puso atau gagal panen mencapai 0,05 persen.
Disinggung upaya penangan kekeringan itu, dia mengatakan, jika sampai dengan saat ini masih belum ada keluhan dari daerah setempat yang mengalami kekeringan.
"Kalau ada keluhan, kami tindaklanjuti dengan bantuan untuk benih dan beras kepada petani. Kalau petani ikut asuransi diganti oleh asuransi," katanya.
Sedangkan untuk bantuan pertanian seperti pompa air, dirinya mengatakan kalau sudah disiagakan brigade pertanian yang ada di masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur.
"Jadi kalau ada yang membutuhkan, langsung menghubungi brigade tersebut untuk membantu tindakan di lapangan," katanya.
Namun demikian, kata dia, pihaknya tetap memberikan atensi terhadap tiga kabupaten di Jatim yang rawan terhadap kekeringan, masing-masing Bojonegoro, Lamongan dan juga Pacitan.
"Semuanya kami data, sepanjang kabupaten tidak minta bantuan pertanian, berarti sudah ditangani tingkat kabupaten," katanya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Jokowi Minta Menteri dan Gubernur Antisipasi Dampak Kekeringan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) antisipasi dampak kekeringan di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut Jokowi meminta kepada para menteri untuk turun langsung dan memberikan langkah antisipasi, mitigasi tehadap dampak kekeringan ini.
"Saya minta para menteri dan kepala lembaga gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," kata Jokowi saat membuka ratas, Senin, 15 Juli 2019.
Jokowi mengatakan, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terlihat bahwa musim kemarau akan berlangsung pada Agustus hingga September.
Beberapa daerah juga sudah mengalami kekeringan, 21 hari tanpa hujan. Hal tersebut terjadi di beberapa provinsi mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT.
"Berarti statusnya waspada, 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas," ungkap Jokowi.
Advertisement
Suplai Air Bersih
Tidak hanya itu dia juga meminta kepada para menteri untuk menyuplai air bersih dan air untuk pertanian. Agar pasokan air terjaga dan tidak terjadi risiko gagal panen.
Dia juga meminta kepada Menteri KLHK Siti Nurbaya untuk tetap memantau dan mengantisipasi kebakaran lahan gambut.
"Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sungai bor, dan saya minta Menteri LHK memantau, mengendalikan potensi titik panas hotspot yang ada dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," ujar Jokowi.
