Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla, resmi membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Pameran yang bakal berlangsung 18 sampai 28 Juli 2019 ini bakal menghadirkan berbagai teknologi otomotif terkini, mobil dan motor baru, dan kendaraan konsep.
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa JK ini mengatakan Indonesia memiliki ciri sebagai negara maju, karena tingkat kemacetan yang tinggi di berbagai kota besar, khsususnya Jakarta.
Baca Juga
Advertisement
"Sekali lagi saya sampaikan tanda kemajuan ekonomi suatu bangsa kalau sudah macet, karena hanya negara penduduknya kaya yang sudah bisa beli mobil, mana ada negara yang miskin rakyatnya bisa beli mobil," ujar JK di sela-sela pembukaan GIIAS, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (18/7/2019).
Lanjutnya, meskipun begitu, tetap harus diperhatikan terkait penggunaan kendaraan pribadi memang harus diperhatikan secara serius.
"Tapi tentu diatur Menhub (Menteri Perhubungan) agar pemakaian (kendaraan pribadi) teratur," pungkasnya.
Sebagai informasi, jika melihat data Gaikindo sendiri memang penjualan mobil tengah mengalami penurunan. Namun, berbagai merek kendaraan di Indonesia, masih berada di kisaran 1 juta unit mobil terjual selama setahun.
Kalau Pajak Tinggi Konsumen Tak Mau Beli Mobil Listrik
Mobil listrik disebut sebagai kendaraan ramah lingkungan yang siap menggantikan mobil dengan bahan bakar minyak.
Meski hampir seluruh pabrikan otomotif yang turut meramaikan pasar otomotif Tanah Air mengaku siap menghadirkan kendaraan listrik, hingga saat ini regulasi terkait hal tersebut belum juga diterbitkan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengaku masih harus mengkaji kembali peraturan terkait mobil listrik.
Pria yang akrab disapa JK itu mengaku pajak terkait kendaraan listrik tak mungkin dihilangkan. Meski demikian, Pemerintah akan menyeimbangkan hal tersebut.
"Kalau pajaknya dihilangkan nanti keuangannya bagaimana? Tapi kalau pajaknya tinggi konsumennya tidak kebeli. Jadi singkronkan itu," ujar JK.
Terkait kendaraan ramah lingkungan yang sesuai di Indonesia, JK mengembalikan semuanya kepada kebijakan Agen Pemegang Merek (APM) masing-masing.
"Hybrid kan sudah, jadi tentu ada tahapan, masing masing merek punya strategi, ada yang langsung ada yang bertahap," tuturnya.
Advertisement
