Liputan6.com, Jakarta - Isu mengenai kemunculan wajah-wajah baru di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) terus beredar di jejaring media sosial pasca keduanya telah ditetapkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Salah satu nama yang muncul ke permukaan yakni Danang Parikesit, yang rumornya bakal ikut masuk ke dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Perhubungan.
Menanggapi isu tersebut, Danang belum mau berkomentar lebih jauh soal jabatan Menteri Perhubungan. Sebab, dia sepenuhnya menyerahkan keputusan penentuan posisi menteri kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga
Advertisement
"Itu urusan bos (Jokowi). Saya no comment," ucap dia singkat saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Saat ini, Danang Parikesit masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebelumnya, ia juga sempat berposisi selaku Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Adapun Menteri Perhubungan saat ini, Budi Karya Sumadi, sebelumnya juga telah membeberkan beberapa program kerja Kementerian Perhubungan untuk 5 tahun ke depan.
Budi Karya menyatakan, instansi yang kini dibawahinya ke depan siap untuk menjalankan arahan Jokowi untuk mewujudkan visi Indonesia. Salah satunya, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mengupayakan agar infrastruktur yang dibangun selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan, dan yang lebih penting lagi adalah menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan pariwisata, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dengan begitu, infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tuturnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menteri yang Layak Diganti Versi Ekonom, Siapa Saja?
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai Presiden terpilih Joko Widodo perlu merombak jajaran menteri ekonomi di kabinet. Ia menilai menteri sektoral banyak yang berkinerja buruk.
Menurut Fithra, pemilihan menteri yang berkualitas dapat menjadi langkah awal yang baik dari pemerintahan Jokowi di periode 2. Sebab, selama ini ada menteri yang kinerjanya membebankan ekonomi.
"Jadi menteri-menteri yang berkinerja buruk sekarang direshuffle dan diganti dengan yang lain yang punya ekspektasi positif," ujarnya kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).
Fithra menyebut para menteri yang harus diganti ada lima, yaitu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
"(Kinerja) seringkali mentok di kementerian sektor riil, Kinerja kementerian perekonomian secara umum sudah on the track, yang buruk sektoral," ucapnya.
Fithra menyebut keseriusan pemerintah dalam membenahi ekonomi akan tampak lewat penunjukan menteri yang profesional, dan bukan menteri jatah partai politik.
Penunjukan menteri profesional juga bisa menjadi follow up yang positif dari pertemuan Jokowi dan Prabowo yang tak memberi solusi jangka panjang dan belum bisa memberi kepastian kepada investor. Selama ini, kinerja menteri Jokowi yang buruk dinilai membuat investor menjadi ragu-ragu.
Fithra juga menyarankan adanya program magang untuk para menteri selama dua sampai tiga bulan. Dengan begitu kinerja mereka dapat dinilai lebih dahulu.
"Kalau bisa memagangkan menteri-menteri. Jadi menteri-menteri yang berkinerja buruk sekarang direshuffle dan diganti dengan yang lain yang punya ekspektasi positif dan bisa dilihat kinerja dua-tiga bulan ke depan," pungkasnya.
Advertisement
Menteri Baru Jokowi Harus Mampu Tekan Defisit Anggaran
Presiden Jokowi saat ini tengah menyusun jajaran menteri yang akan masuk ke dalam kabinet baru untuk periode 2019-2024. Sementara orang nomor satu RI itu merancang nama, wacana perihal siapa saja yang bakal datang dan bertahan di dalam kabinet periode dua nanti terus bergulir.
Dalam kemelut itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede coba memberi masukan kepada Jokowi agar bisa memilih menteri dan pemerintahan yang mampu menjaga ketahanan perekonomian Indonesia, sehingga cukup tahan dalam menghadapi ancaman ketidakpastian perekonomian global.
"Tantangan perekonomian Indonesia dalam lima tahun mendatang masih akan muncul dari domestik dan eksternal. Dari internal, upaya perbaikan defisit transaksi berjalan secara struktural perlu dilanjutkan, mengingat isu perang dagang dan kebijakan proteksionisme pada perekonomian global akan menghambat kinerja ekspor," jelasnya kepada Liputan6.com, Sabtu kemarin.
Selain itu, ia menambahkan, upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas nasional juga perlu terus dilakukan Jokowi, agar daya saing industri nasional meningkat.
"Itu juga selanjutnya akan mendorong peningkatan konsumsi domestik dan investasi ke dalam negeri," ujar Josua.
