Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mengerucutkan fokus pengembangan destinasi dari 10 destinasi wisata prioritas pariwisata menjadi 4 destinasi super prioritas, yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuhan Bajo. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan alokasi fiskal yang tidak sedikit untuk mengakselerasi ke empat destinasi super prioritas tersebut.
Hanya saja, alokasi fiskal mayoritas ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Memang, infrastruktur tak bisa dinafikan sebagai salah satu faktor utama kemajuan destinasi. Kendati demikian, infrastruktur bukan segalanya. Infrastruktur adalah salah satu kunci penguatan aksesibilitas menuju dan sekitar destinasi, tapi kelembagaan pengelolaan destinasi wisata juga tak kalah pentingnya.
Baca Juga
Advertisement
Tanggung jawab pengemasan, penciptaan atraksi-atraksi pendukung, penentuan master plan dan roadmap bisnis kepariwisataan di kawasan destinasi, desain branding, penentuan target pemasaran dan promosi berada di tangan pengelola atau Destination Management Organization (DMO). Oleh karena itu DMO, pengelola, atau sisi kelembagaan juga tak kalah penting.
Demikian disampaikan oleh Donny Oskaria, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional dan Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI di Jakarta.
"Kehadiran pengelola yang profesional, profit oriented, dan destination based adalah salah satu kunci utama keberhasilan sebuah destinasi", ucap Donny, Sabtu (20/7/21019).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Butuh Lembaga Pengelola Destinasi Wisata
Hal senada juga disampaikan oleh Ronny P Sasmita, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) sekaligus anggota Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI. Menurut Ronny, pembenahan aksesibilitas dan infrastruktur fisik destinasi super prioritas harus berbarengan dengan pengentasan soal kelembagaan pengelolaan destinasi.
"Tak ada atraksi di kawasan destinasi yang berkembang pesat dengan sendirinya tanpa dikelola oleh lembaga tersendiri yang fokus mengembangkannya. Jadi pembenahan infrastuktur sebaiknya paralel dengan penyiapan kelembagaan kepariwisataan di kawasan destinasi", kata Ronny
Selanjutnya, menurut Ronny, kelembegaan memerlukan regulasi, insentif, dan dukungan dari SDM-SDM kepariwisataan yang handal dan profesional. Pengelola tersebut bisa dari pihak mana saja, BUMN, BUMD, Bumdes, Pokdarwis, atau swasta sekalipun, semuanya bisa menjadi pengelola.
Ronny memberi contoh Toba. Menurutnya, di Toba terdapat sangat banyak atraksi, baik atraksi alam, budaya, maupun atraksi buatan. Namun belum memiliki pengelola. Paling banter, kata Ronny, pihak dinas terkait menempatkan UPT yang digawangi satu ASN, yang hanya mengurus tiket. Sementara dari sisi pengembangan bisnisnya praktis tak tersentuh, mulai dari perencanaan desain atraksi, desain kawasan destinasi, pemasaran, promosi, dan lainya.
"Jadi saya kira, selain fokus mengakselerasi infrastruktur, pemerintah pusat dan daerah sebaiknya segera pula bersepakat soal pengelola destinasi utama dan destinasi-destinasi pendukung di kawasan destinasi super prioritas tersebut. Jika sudah bersepakat, maka disiapkan regulasi pendukung yang menguatkannya secara hukum, menyiapkan insentif disentif yang tepat, dan memberikan target-target bisnis wisata dalam angka tertentu kepada mereka, jika ada uang daerah atau pusat yang disertakan kepada mereka, atau target-target tertentu lainya", tutup Ronny
Advertisement
Kunjungi Labuan Bajo, Presiden Tinjau Pembangunan Pariwisata NTT
Pengembangan infrastruktur pariwisata Labuan Bajo terus dikebut. Berbagai program yang dilakukan di kawasan tersebut, dikawal langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rabu (10/7), Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo. Ia meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur di sana.
Labuan Bajo sangat merupakan 1 dari 4 Destinasi Pariwisata Super Prioritas. perencanaan pembangunan di kawasan ini, jelas menguntungkan. Karena seluruh pembangunan tersebut dikerjakan bersama dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya.
Seperti Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU/PR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), serta yang lainnya. Semuanya bersatu dengan spirit besar Indonesia Incorparated.
"Ini merupakan tindak lanjut dari rencana pengembangan sektor pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya Labuan Bajo. Dimana saat ini juga menjadi fokus Kementerian Pariwisata (Kemenpar)," ucap Menteri Pariwisata Arief Yahya, Rabu (10/7).
Kunjungan kerja kali ini juga diisi dengan paparan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR terkait pembangunan Pusat Cinderamata Puncak Waringin. Selain itu juga diisi paparan dari Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi. Dirinya memaparkan pembangunan Marina terpadu dengan fasilitas hotel dan commercial area.
Selain meninjau Bandar Udara Komodo serta Puncak Waringin, rombongan juga dijadwalkan meninjau Pulau Rinca.
Arahan langsung pun diberikan oleh Presiden terkait pembenahan dan revitalisasi pemukiman warga Kampung Ujung serta Puncak Waringin. Selain itu, penguatan UMKM juga perlu dikejar demi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain itu, rombongan pun akan meninjau langsung Proyek Penyebrangan Pelabuhan yang sedang direncanakan pengembangannya.
Dimana pembangunan pelabuhan tersebut dibantu oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero). ASDP sendiri merupakan penyedia moda transportasi terutama di 10 destinasi prioritas pariwisata atau 10 Bali Baru.
Menpar Arief menyebutkan, dengan adanya moda transportasi penyebrangan, diharapkan bisa mendorong perekonomian dan ekosistem pariwisata. Apalagi moda tranportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat dan seluruh wisatawan.
"Langkah ini juga membuktikan kuatnya semangat Indonesia Incorporated untuk membangun sektor pariwisata Indonesia. Terlebih sektor ini telah ditetapkan sebagai ekonomi inti bangsa oleh Presiden Jokowi," tutur Mantan Dirut Telkom itu.
Terpisah, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar, Dadang Rizki Ratman, sempat menekankan bahwa standar atraksi Labuan sudah mendunia. Dan pastinya atraksi tersebut dapat meraih penghargaan dikancah internasional.
"Maka dari itu perlu sinergi dari pihak pusat maupun daerah dan didukung oleh CEO commitment yang sangat kuat,” ucap Dadang
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Bali Baru Kemenpar Hiramsyah S. Thaib menuturkan bahwa dukungan penuh akan terus diberikan untuk percepatan pembangunan Labuan Bajo. Salah satunya dengan mendukung pengembangan delapan kabupaten di Labuan Bajo. Baik pembangunan Atraksi, Aksesibilitas, maupun Amenitas.
Selain itu rencana pembentukan 2 kek di Manggarai Barat yaitu KEK Tanah Naga dan KEK Tanah Mori pun akan di dukung penuh oleh Kemenpar. Dengan itu diharapkan dapat berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Percepatan pembangunan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores harus sangat digenjot prosesnya. Kami sangat mendukung pembangunannya tentunya agar Labuan Bajo dapat menjadi destinasi yang semakin mudah untuk dijamah wisman dan wisnus dan tentunya menjadi destinasi favorit," ujarnya.
Tak dapat dipungkiri jika Labuan Bajo semakin menjadi destinasi favorit wisatawan. Trennya selalu meningkat. Di tahun 2018, Labuan Bajo dapat menarik kedatangan sebanyak 121.411 wisman. Torehan tersebut naik lebih dari 150% dibandingkan tahun 2017 yang menorehkan angka 76.612 wisman.
Capaian tersebut pun berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Labuan Bajo. Pada tahun 2017, Labuan Bajo berhasil meraup Rp 70 miliar. Pendapatan tersebut meroket tajam hampir 100% di tahun 2018 dengan torehan menembus hingga Rp 135 miliar.
Pada kunjungan kerja kali ini, presiden didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, serta Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula. Tampak hadir pula Kapolda NTT Raja Rizman, Dirjen Cipta Karya KemenPUPR Danis Hidayat S, Kepala BPIW KemenPUPR Hadi Sucahyono, Deputi bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Ketua Pokja KEK Pariwisata Hiramsyah S. Thaib, serta Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi.
