Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut jatah kursi Ketua MPR 2019-2024 akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sebab, kata dia, saat ini koalisi pemerintah memiliki suara mayoritas di parlemen.
"'Pasti koalisi pemerintahan, jadi satu paket," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2019).
Advertisement
Dia menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Ketua MPR berbeda dengan Ketua DPR. Pramono menyebut pengisian jabatan Ketua MPR bergantung pada koalisi. Sementara, Ketua DPR otomatis diberikan ke PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2019.
"Tentunya Ketua MPR ini karena memang cara dan sistem pemilihannya berbeda dengan ketua DPR, kalau Ketua DPR kan otomatis lima terbesar menjadi pimpinan. Bagaimana pengaturan untuk Ketua MPR? Ini sangat bergantung dari koalisi sendiri. Kalau ketua DPR kan hampir dipastikan dari PDI Perjuangan," jelasnya.
Pramono mengatakan dalam paket calon pimpinan MPR yang disusun oleh koalisi Jokowi-Ma'ruf nantinya akan ada satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dia mengatakan parpol koalisi saat ini tengah membahas nama-nama yang akan masuk dalam paket calon pimpinan Ketua MPR.
"Mengenai siapa yang akan menjadi ketua MPR, siapa yang akan diajak dalam komposisi itu, sekarang dalam tahap pembicaraan itu. Mengenai siapanya belum sampai di sana," ujarnya.
Soal Gerindra Incar MPR
Pramono tak mempermasalahkan Partai Gerindra yang juga menginginkan kursi Ketua MPR. Pramono menyebut partai koalisi Jokowi-Ma'ruf memiliki suara sekitar 62 persen di DPR.
"Koalisi pemerintahan pasti akan bulat menentukan satu suara (calon pimpinan MPR). Karena suara kita di DPR itu 62 persen," ucapnya.
Saat ini, sejumlah parpol berebut kursi Ketua MPR seperti Partai Gerindra, PKB, hingga Parati Golkar. Paetai Gerindra mengaku pihaknya akan berkomunikasi dengan kubu Jokowi-Maruf untuk mendapatkan kursi ketua MPR.
Advertisement
